Network
DESKJABAR - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor (PKPJ) didesak untuk dicabut. Pasalnya, Perda tersebut dinilai tidak berfungsi.
Hal itu seperti disuarakan mantan Ketua DPRD Periode 2004-2009 Ismet Suparmat, Senin, 30 Oktober 2023 yang juga tokoh masyarakat sekitar.
Ismet menilai jika pemerintah saat ini dalam fase transisi. Pasalnya, sejak Perda itu keluar sampai hingga saat ini tidak ada realisasi atau tindak lanjut apa-apa dari pemerintah setempat -dalam hal ini Pemkab Sumedang-.
Baca Juga: Halloween, Sebenarnya Apa Itu, Beginilah Sejarah Festival Itu
Sementara, gugus tugas bagian dari Pengelolaan Kawasan Jatinangor sudah terbentuk.
"Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam posisi transisional. Perda tersebut keluar, tapi ternyata sudah lebih dari tiga bulan Pemda belum menyentuh soal apa saja yang akan diperbuat soal pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor," keluh Ismet.
Oleh karena itu, dirinya dan anggota gugus tugas lainnya mengaku bingung dengan apa yang mau dilakukan.
"Kami harus berbuat bagaimana dan berbuat apa? Kami seolah kehilangan induk," keluh Ismet.
"Kami wakil dari masyarakat Jatinangor, ya buat apa ada gugus tugas jika endingnya bahasan perbup tersebut tak jelas. Kami kena komplainnya dari warga," keluhnya lagi
Ismet menegaskan, jika memang ada kesungguhan dari pemerintah akan terbitnya Perda tersebut, pemerintah diharapkan untuk bersungguh-sungguh mengimplementasikan Perda tersebut.
"Kalau Pemda tidak sungguh-sungguh untuk merealisasikan Perda ya sudah di evaluasi aja, dicabut kembali Perdanya. Apa sulitnya?," tegasnya.***
