Network
Selain itu, menurut Ferry, sejumlah dokumen dugaan kua tpermainan tender pun sudah ia pegang. Dan berdasarkan hal itu dirinya merekomendasikan Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengambil langkah hukum agar segera memeriksa serta membuat rekomendasi pembatalan lelang tersebut.
"Kami punya cukup bukti dokumen yang bisa dipakai oleh APH untuk masuk dalam persoalan ini dan menjadikan ini kasus hukum, karena dokumen kami valid dan dugaan aroma korupsinya kuat," ujarnya.
Ferry pun merekomendasikan agar tender kembali diulang dan realisasi pembangunan diundur tahun depan. "Lebih baik pembangunan diundur ke tahun depan, karena dugaan kuat ketidakberesan proses tender ini sangat nyata. Selain itu juga terlalu dipaksakan apabila pembanguan dilaksanakan saat ini diakhir tahun," ujarnya.
Baca Juga: Indonesia Ajak Negara Asia Afrika Aktif Jadi Mitra Dialog Global
Kerahkan Massa
Dalam kesempatan itu, Ferry pun mengancam Karawang LOS tak akan segan segan untuk mengerahkan masa untuk melakukan unjukrasa bila proses pembangunan tetap dipaksakan.
"Ya silahkan saja lanjutkan, namun terima konsekuensinya, kami bersama ribuan massa akan mengepum Pemda Karawang. Tidak hanya itu kami pun akan unjukrasa besar besara disejumlah intansi hukum sentral sampai ke Jakarta. Kalau perlu ke Jakarta lewat tol sambil jalan kaki," ujarnya.
Pernyataan yang dikeluarkan Karawang LOS tersebut pada Agustus lalu Presidium Karawang LOS melakukan audiensi ke sejumlah intansi hingga dibatalkannya lelang RSUD Proklamasi jilid 1.
Presidium sendiri diisi oleh sejumlah aktivis di Karawang untuk menyikapi kebijakan pemerintah ang tidak pro rakyat dan hanya mementingkan kepentingan oligarki.
Salah satu yang sedang disoroti tersebut adalah soal lelang proyek pembangunan RSUD Rengasdengklok yang dinilai janggal.***
