Network
Ditambahkan Yudi Cahyadi, partisipasi dan pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memastikan pembangunan yang terjadi di lapangan sesuai dengan Perda RTRW maupun Perwal RDTR.
Sementara itu,12 poin yang menjadi aspirasi Aliansi Peduli Bandung akan menjadi masukan bagi dewan, terkait pembangunan yang ada di Kota Bandung.
"Ke depan tidak ada lagi toleransi nonprosedural, baik pembangunan maupun perizinan di Kota Bandung," kata Yudi Cahyadi.
Yudi Cahyadi menjelaskan, DPRD Kota Bandung membutuhkan banyak informasi dan data terkait adanya pelanggaran pembangunan maupun perizinan yang terjadi di lapangan. Sehingga peran serta masyarakat dibutuhkan dalam mengawasi dan memonitoring hal tersebut.
Baca Juga: Tolong Carikan Orang Bodoh, SMAN 7 Kawalu Kota Tasikmlaya Berada di Wilayah Diskotik, Ini Prestasi!
Baca Juga: Pengakuan Rezaldi Hehanusa tentang Keberhasilan Umpannya Saat Laga Persib Bandung di BRI Liga 1
Audiensi Aliansi Peduli Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin 20 Februari 2023.
"Kita kurang data dan fakta, maka kolaborasi dan komunikasi ini dibutuhkan. Jika ada petugas yang bermain atau bangunan yang melanggar laporkan kepada kami," ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama mengatakan bahwa jika ada masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran pembangunan, baik reklame, toko modern dan lain sebagainya, dapat melaporkan hal tersebut kepada Dewan.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung Maya Himawati berharap persoalan pembangunan atau perizinan yang dinilai melanggar dapat dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
