Network
Selanjutnya, diskusi antara tim Dinas Pendidikan, tim PMO dari BBPMP Provinsi Jawa Barat dan konsultan mengerucut pada 3 (tiga) regulasi bidang pendidikan yang sudah diterbitkan yaitu a) Perbup No.123 tahun 2022 tentang Program Transformasi Sekolah Simpati, b) Perbup No.126 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar pelayanan Minimum PAUD, dan Perbup No.73 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
Bapak Dwi Joko Widiyanto, konsultan BBPMP Provinsi Jawa Barat, menyampaikan masukan terkait perlunya menguatkan regulasi terkait Standar Pelayanan Minimal dengan memasukan kebijakan manajemen talenta kedalamnya.
Hasil diskusi tim merekomendasikan beberapa hal diantaranya:
1) Perbup No.123 tahun 2022 tentang Program Transformasi Sekolah Simpati tetap dipertahankan dan tidak direvisi, karena dipandang masih sangat relevan dalam menerjemahkan kebijakan Merdeka Belajar di daerah;
2) Merancang Perbup tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang mencakup jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar (termasuk Pendidikan Masyarakat) dengan berpatokan pada Permendikbud 32/2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan mengelaborasikan dengan pola manajemen talenta sebagai bagian pembinaan kualitas PTK di Kabupaten Sumedang.
Menutup sesi diskusi, Kepala Bagian Umum menyampaikan dukungan bagi Pemda Sumedang untuk segera menuntaskan Perbup SPM Pendidikan sehingga bisa menjadi best practice kabupaten / kota yang akan dijadikan sasaran pendampingan penyusunan regulasi daerah.
BBPMP Provinsi Jawa Barat senantiasa siap untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah lainya untuk mengawal program-program pendidikan, baik program Pusat maupun pengembangan program daerah, sebagai upaya bersama dalam membangun pendidikan yang berkualitas untuk menghadirkan pelajar Pancasila yang siap berkarya di tingkat lokal, maupun global. ***
