Network
Dasar surat resmi dari pemerintah pusat melalui Satker ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih diproses sebagai syarat penentuan lokasi (penlok).
Sebab tidak bisa dipungkiri jika memang dalam proses pembebasan lahan masyarakat jangan sampai dirugikan.
"Terutama bagi yang lahannya terambil oleh rencana penlok ini. Prinsipnya jangan sampai merugikan masyarakat. Pun rekayasa jalannya harus jelas saat pembangunan agar tidak mengganggu lalu lintas," tutur Ema.
Menurut Ema, dengan kehadiran flyover Nurtanio ini, dapat menambah nilai manfaatnya setelah rel kereta api cepat selesai dibangun.
Baca Juga: Kuy Bikin Cemilan Makaroni Telur untuk Teman Nonton Piala Dunia Qatar 2022, Berikut Resepnya
"Karena setelah orang turun dari kereta mereka bisa langsung dipermudah lewat flyover ini," ucap Ema.
Sementara itu, Kepala Satker PJN Wilayah IV Jawa Barat Kementerian PUPR, Dedi Hariadi menjelaskan, biaya yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pembebasan dan uang ganti rugi (UGR) sebanyak Rp 120 miliar.
"Hasil hitungan awal untuk pembebasan dan UGR adalah Rp120 miliar. Tapi kalau misalnya kurang, bisa kita tambah lagi," tutur Dedi.
Timnya melalui para camat dan lurah telah berkoordinasi dengan masyarakat setempat, terdapat tiga kelurahan dan dua Kecamatan yang dilintasi flyover ini.
