Network
DESKJABAR - Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ciamis menyepakati belasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dari total 17 raperda, 16 diantaranya telah disahkan dan disepakati menjadi Perda oleh Bupati Ciamis bersama DPRD pada rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Bapemperda DPRD dan Pansus DPRD di Aula DPRD, Selasa, 1 November 2022.
Sementara 1 Raperda tentang perubahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada lembaga keuangan mikro harus ditunda karena harus dikaji ulang.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menjelaskan 16 Raperda menjadi Perda itu diharapkan dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat ataupun pemerintah.
"Kami mendukung sepenuhnya mengingat semua Raperda tersebut diperlukan dan diharapkan dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat ataupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tatar Galuh Ciamis," ucapnya seperti dilansir DeskJabar.com dari ciamiskab.go.id.
Bupati menyebut dari 17 Raperda hanya 1 Raperda yang mesti dikaji ulang berdasarkan hasil pembahasan tinjauan lapangan dan rekomendasi OJK yaitu tentang perubahan penyertaan modal Pemda Kabupaten Ciamis kepada lembaga keuangan Mikro.
Baca Juga: Rahasia Resep Sambal Bawang Tomat Bisa Tahan Sebulan di Kulkas, Ide Jualan
"Pengkajian ulang itu guna mengetahui kondisi dan kebutuhan serta pertimbangan pelaksanaan penyertaan modalnya dan untuk sementara ditangguhkan penetapannya," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Herdiat mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Bapemperda, Pansus serta fraksi fraksi DPRD atas pemikiran dan kerja kerasnya.
"Segala usul, saran dan pendapat dari Bapemperda, panitia khusus serta fraksi fraksi DPRD Insya Allah menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga bagi kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
Baca Juga: Sederhana Tapi Nikmat Banget, Coba Tengok Resep dan Cara Membuat Ayam Kecap Ini Yuk!
Berikut 16 raperda yang disepakati menjadi perda :
1. Fasilitas penyelenggaraan pesantren.
2. Protokol kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit.
3. Pengendalian HIV/AIDS
4. Institusi Masyarakat Perdesaan.
5. Pengarusutamaan Gender.
6. Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.
7. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
8. Penyelengaraan perizinan berusaha.
9. Kemudahan berusaha.
10. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Koperasi.
13. Penyelengaraan Kearsipan.
14. Kepemudaan.
15. Kerjasama Desa.
16. Penyelengaraan Komunikasi dan Informatika.
Itulah 16 raperda yang disepakati menjadi perda.***
