Network
Dia menjelaskan dana Banprov itu diusulkan ke provinsi. Hal ini berkaitan dengan program Bupati Pangandaran bertajuk 'Pangandaran Caang'.
"Itu kan kalo dana Banprov itu ada yang mengusung, jadi ada pihak yang melobi pihak provinsi, nggak mungkin anggaran ujug-ujugnya disetujui," katanya.
Kami dari Manggala Garuda Putih mendesak Gubernur Jawa barat melalui bagian keuangan untuk membatalkan anggaran Rp 50 miliar yang peruntukannya hanya untuk PJU, dan kami pun mengindikasi kegiatan ini terendus gratifikasi.
Baca Juga: Keindahan Alam Hutan Pinus yang Berbalut Misteri di Wisata Situs Batu Kuda Bandung
Dalam kesempatan itu massa menyesalkan tidak hadirnya Kepala Dinas Perhubungan Pangandaran, lalu Kadishub Jabar yang hanya diwakili dan yang terpenting seharusnya hadir Bapeda Jabar malah tidak hadir.
"Kami sesalkan lembaga yang seharusnya bisa menjelaskan soal angka fantastis anggaran PJU Pangandaran Rp 50 miliar itu, malah tidak datang," ujarnya.
Bahkan utusan dari DPKAD Jabar di ruang rapat menyebutkan mengkaui anggaran PJU Pangandaran Rp 50 miliar, dan tanggal 23 Agustus 2022 surat perintah membayar sudah terbit, dua hari setelah itu sudah ditransfer ke rekening Pemkab Pangandaran.
"Posisi uang sudah ada di Pemkab Pangandaran, apakah sudah dibayarkan kepada pihak ketiga atau belum saya tidak tahu," ujarnya.
Sementara Agus, utusan dari Dishub Jabar menyebutkan bahwa dirinya sudah kordinasi, barang sudah ada tapi tiangnya belum dipasang karena harus ada pondasi, khusus untuk pondansi dan intalasi proyeknya masih dilelangkan jadi otomatis belum bisa dipasang," ujarnya.
Sementara itu anggota DPRD Jabar dari Komisi IV Ali Hasan menyatakan tidak tahu menahu soal pengadana PJU Pangandaran yang mencapai Rp 50 miliar karena tidak ikut dibicarakan.
