Network
DESKJABAR – Polda Jawa Barat membahas kelanjutan kerjasama pengamanan lahan-lahan perkebunan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) dari berbagai jenis gangguan usaha perkebunan.
Diketahui, PTPN VIII dan Polda Jawa Barat melakukan kerjasama pengamanan terhadap lahan-lahan perkebunan dari kondisi terus terjadinya banyak jenis gangguan usaha.
Pihak PTPN VIII yang dikonfirmasi DeskJabar, Rabu, 22 Desember 2021, membenarkan bahwa Kapolda Jawa Barat, Irjen Suntana, sudah melakukan pembicaraan dengan Direktur PTPN VIII, B Didik Prasetyo di Bandung, baru-baru ini.
Kasubag Komunikasi Perusahaan dan PKBL PTPN VIII, Venny Octariviani, mengatakan, kehadiran Kapolda Jawa Barat melakukan pembicaraan dengan Direktur PTPN VIII, masih berupa silaturahmi awal dan pembahasan lanjutan MoU soal pengamanan perkebunan yang sebelumnya sudah dilakukan dengan Kapolda Jawa Barat yang lama.
Baca Juga: PTPN VIII Berencana Memulihkan Sejumlah Unit Perkebunan Teh di Jawa Barat
Sementara itu, menurut Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jawa Barat-Banten, Slamet Bangsadikusumah, sejumlah areal perkebunan besar di Jawa Barat sampai kini masih terdampak gangguan usaha, baik dialami perkebunan negara maupun swasta.
Gangguan usaha paling mencolok di areal perkebunan, adalah okupasi ilegal berupa penjarahan dan berlanjut penggarapan liar.
Munculnya kondisi tersebut, sudah rahasia umum dilakukan oknum-oknum yang mengincar tanah-tanah di perkebunan, dengan memprovokasi dan memperalat masyarakat agar merusak areal perkebunan.
Slamet Bangsadikusumah juga menduga, ad acara sistematis, upaya-upaya pihak tertentu untuk menghancurkan usaha perkebunan, khususnya di Jawa Barat.
