Network
Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Asep, kasus ini berkembang dengan muncul dugaan adanya keterlibatan Anggota DPRD Jabar dalam mafia bansos yang melakukan pemotongan tersebut.
Dugaan itu muncul setelah LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya melakukan wawancara dengan para pengurus yayasan/lembaga keagamaan penerima bansos.
Dugaan keterlibatan anggota DPRD Jabar tersebut, merupakan kejutan baru, setelah sebelumnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dikejutkan dengan jumlah potongan yang fantastis serta bermunculannya korban-korban potongan bansos ini.
Atas kasus ini, DPRD Jabar diminta melakukan evaluasi atas penyaluran bantuan sistem online tersebut yang ternyata gagal, rawan manipulasi, dan rawan korupsi.
Baca Juga: PGRI : Vaksinasi Guru Upaya Mempercepat Pembelajaran Tatap Muka
Menurut Asep, dari hasil temuannya berdasarkan komunikasi langsung dengan para korban pemotongan dana bansos, rata-rata mereka mengaku ditawari sejumlah bantuan.
Kemudian segala pesyaratan administrasi hingga penandatangan NPHD, para penerima bantuan sosial ini sama sekali tak tahu menahu.
Para makelar dana bantuan ini hanya meminta atau meminjam nomor rekening lembaga atau yayasan dan stempel lembaga penerima bantuan.
Hal yang lebih mengagetkan, kata dia, ternyata dari pengakuan para korban, mereka mengaku mengetahui dan kenal dekat dengan pihak yang menjanjikan bantuan, yakni salah seorang Anggota DPRD Jawa barat.
Baca Juga: Catat, Jika Terbukti Bersalah, Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati
