DESKJABAR - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumedang-Majalengka (SUMA) menggelar acara dengan tema 'Diskusi Ringan Jelang Pemilu (Kuring Milu), untuk menjaga kondusifitas pemiku 2024'
Acara digelar di Cafe Zazi Jalan Kutamaya 77 Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin, 16 Januari 2024, mengundang unsur pemerintahan (Pemkab Sumedang) kepolisian (Polres Sumedang) yang bertugas dari sisi penegakan hukum, KPU Sumedang sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu Sumedang pengawas pemilu.
Baca Juga: Setara Institute : Rekam Jejak Jadi Standar Melihat Kapasitas dan Integritas Capres
Hadir para narasumber antara lain; Ketua IJTI Jawa Barat Iqwan Sabba Romli, Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi, Ketua Bawaslu Sumedang Ade Adrianto, Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono yang diwakili Kasie Humas Polres Sumedang Awang Munggardihaya.
Turut hadir para wartawan dan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang turut andil dalam jalannya diskusi terkait penyelenggaraan pemilu 2024.
Ketua Pelaksana Husni Nursyaf mengatakan, pemilu damai menjadi harapan semua pihak. Oleh karena itu, kata dia, persiapan harus dilakukan secara matang dengan peran dari masing-masing instansi.
"Yang digarisbawahi fenomena yang sekarang menyeruak adalah berita hoax, begitu mudahnya menyebar di masyarakat melalui media sosial pada ponselnya misalnya dan ini menjadi pemicu. Melalui diskusi ini, kita bangun komunikasi bagaimana caranya untuk menciptakan pemilu damai, khususnya di Sumedang," kata Husni, Senin, 16 Januari 2024.
Ketua IJTI Jawa Barat, Iqwan Sabba Romli mengatakan peran jurnalis tentu menjadi salahsatu garda terdepan dalam menciptakan kondusifitas pemilu.
Tugas jurnalis, kata dia, saat ini, terlebih lagi pada moment pemilu, selain memberitakan juga bagaimana caranya menangkal berita-berita hoax melalu pemberitaan-pemberitaan yang kredibel.
Teman-teman jurnalis juga, lanjut dia, dihadapkan dengan informasi yang di media sosial yang rentan akan hoax.
Selain sebagai lawan, media sosial juga sebagai partner karena platform digital bisa bernilai sisi negatif dan juga sebaliknya, sisi positif.
Positifnya, konvergensi media itu bisa masuk di ranah digital tersebut dan posisi negatifnya, yakni, hoax, black campaign dan lain sebagainya.
Baca Juga: UPDATE Kebakaran Toko Bahan Bangunan di Cianjur, 3 Orang Masih Terjebak, Ini Kronologinya
"Mungkin inilah jadi bahan kampanye temen-temen jurnalis sebagai volunteer dengan memberikan informasi baik informasi akurat , informasi kredibel kepada masyarakat. Harapannya pada kontek ini temen-temen jurnalis bagaimana fungsi jurnalistik digunakan," ucapnya.
Fungsi jurnalis, lanjut Iqwan, pertama memberikan informasi, kedua mengedukasi, ketiga menjadi corong sosial dan pada akhirnya menghasilkan keterlibatan masyarakat untuk memilih.
Kemudian juga menghilangkan stigma intoleran dan harapan kedepannya semua harapan dari informasi tercapai dalam pemilu ini.
"Jadi intinya saat ini adalah eranya news postras, dimana kontek kebenaran akan kalah dengan pembenaran mau tidak mau jurnalis kerjanya tidak hanya sebatas memberitakan saja tetapi terus memverifikasi menyebarkan kepada komunitas ataupun kepada masyarakat berita-berita yang baik untuk dikonsumsi," kata Iqwan dalam paparannya.
Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan kesiapan penyelenggaraan pemilu, khususnya di Sumedang telah dipersiapkan secara matang.
"Kami sudah sangat siap," kata Ogi.
Ia juga memastikan kelengkapan logistik lengkap, mulai dari surat suara, kotak suara hingga perlengkapan lainnya. Begitupun juga dengan personil KPU yang sudah siap tempur untuk menjalankan tugasnya untuk melakukan pemungutan suara.
Ogi sependapat jika pemilu 2024 digelar secara damai, jujur dan adil. Peran media, kata Ogi, diperlukan dalam menciptakan kondusifitas pemilu.
"Misalnya atas sebuah isu yang menyeruak bahkan mungkin timbul hoax. Nah itu bisa dilakukan dengan melakukan kroscek hingga kemudian media bisa kembali menyampaikan dengan pemberitaan-pemberitaan yang benar," kata Ogi.
Kemudian peran mahasiswa dibutuhkan dalam hal ini. Mahasiswa juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mana berita yang benar dan mana yang tidak benar.
"Disana ada peran mahasiswa dalam menjaga kondusifitas, dan ketika baca berita jangan hanya membaca judulnya saja tapi harus tuntas supaya tidak gagal paham," ucap Ketua KPU Sumedang itu.
Baca Juga: Daop 2 Bandung Ingatkan Masyarakat tidak Melakukan Aktivitas di Sekitar Jalur Kereta Api
Sementara itu, Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono yang diwakili Kasie Humas Polres Sumedang Awang Munggardihaya mengapresiasi diskusi ini.
Ini, kata dia, menjadi sarana ajang menyalurkan aspirasi atas apa yang terlihat secara kasat mata jelang pemilu.
Awang juga menyampaikan jika saat ini, jelang pemilu pada khususnya, ancaman yang mungkin terjadi adalah mulai dari hoax, disinformasi yang berkembang menjadi cyber bullying hingga ujaran kebencian di media sosial.
Bahkan, bisa berlanjut ke pengerahan aksi massa yang di tunggangi kelompok tertentu sehingga menciptakan suasana yang tidak karuan karena beda pilihan yang kaitannya dengan sentimen sara.
"Kami siap dari sisi penegakan hukum. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam pemilu 2024 tentunya sudah dipersiapkan sejak awal dengan pola preventif dan refresif," ucap Awang.
Selain itu, untuk mensukseskan pemilu ini, Polres Sumedang, kata dia, tengah membuka saluran-saluran komunikasi untuk masyarakat kepada pihak kepolisian.
"Itu kita fasilitasi baik berupa DM messenger akun medsos official, nomor Whatsapp pelayanan, memberikan keterbukaan informasi serta penyelesaian masalah dengan cepat dan tepat," ucapnya.
Baca Juga: Sidak ke Gudang Logistik KPU Kota Bogor, Bawaslu Temukan Kertas Surat Suara Rusak Belum Dimusnahkan
Sementara itu, ketua Bawaslu Sumedang, Ade Adrianta Sinulingga jelang pelaksanaan pemilu 2024 hingga saat ini memasuki tahap kampanye, pihaknya sudah cukup banyak menemukan banyak pelanggaran.
Bawaslu Sumedang juga sudah menindaklanjuti terkait hal itu, salahsatunya dengan teguran hingga sangsi bagi peserta pemilu sesuai pelanggaran yang dilakukan.
Ade mengatakan potensi kerawanan pemilu itu tinggi, mulai dari karena hoax, black campaign hingga pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para peserta pemilu.
Oleh karena itu, Ade menghimbau kepada masyarakat jika menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, partai politik, agar tak segan-segan untuk melaporkan.
"Kami akan secepatnya tindaklanjutnya, dan kami akan lakukan penindakan sesuai regulasi dan kategori pelanggarannya," pungkasnya.
Acara diakhiri dengan penandatanganan MoU. Mereka sepakat menyuarakan terciptanya pemilu 2024 damai, jujur dan adil.***