DESKJABAR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang Provinsi Jawa Barat mulai memetakan potensi konflik sosial jelang Pemilu 2024.
Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi menyebutkan tahapan pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi mengingat tahapannya cukup krusial.
Menurut Ketua KPU Sumedang dinyatakan krusial karena banyak tahanap yang harus dilalui.
Seperti pelantikan Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPK) pada 4 Januari 2023.
Kemudian pencalonan DPD RI dan pencalonan DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR RI pada 24 April 2023.
Baca Juga: HASIL AKHIR Indonesia vs Thailand Imbang 1-1, Apakah Indonesia Lolos Semi Final Piala AFF ?
Selanjutnya menurut Ogi Ahmad ada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Oktober 2023.
Ogi mengatakan, nanti ada tahapan pemutakhiran data pemilih.
Butuh Keterlibata Media
Menurut dia, memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu itu, dimulai dari data pemilih.
"Butuh keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pemutakhiran data pemilih pemilu termasuk media," ujarnya.
KPU berusaha memastikan kualitas pemilu yang dimulai dari pemutakhiran data pemilih.
Targetnya, ujar dia, agar tak ada satu orang pemilih pun yang terlewat.
Kemudian, ia membutuhkan peran teman-teman media yang secara khusus bisa meminimalisasi gesekan pada saat kampanye.
Baca Juga: Hasil Piala AFF 2022 Grup A: Timnas Indonesia Ditahan Imbang Thailand 1-1
"Kampanye itu titik krusial, peran media bisa mengoptimalkan kondisi tersebut," katanya.
Menurut dia, pendidikan politik kepada masyarakat sangat dibutuhkan.
Besar dan kecilnya isu pemilu termasuk hoaks, tergantung peran media.
"Media memiliki peran yang besar dalam mewujudkan kondusifitas dan harmonisasi politik di Sumedang," ujar Ogi.***