DESKJABAR- Pemerintah Kota Bandung sempat mendapat teguran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.
Wakil Rakyat tersebut semprot Pemkot Bandung karena menilai penanganan Covid-19 tak maksimal. Hingga sampai saat ini kluster keluarga banyak dinilai kurang diperhatikan oleh aparat kewilayahan.
Anggota badan musyawarah (Bamus) dari Partai Gerindra, Drg Maya Himawati mengatakan, sampai saat ini klaster keluarga di Kota Bandung mendominasi. Adapun saat ini penangannya masih belum maksimal.
"Mereka positif kan tidak lapor RT dan RW banyak seperti itu dan mereka isolasi mandiri apakah masuk hitungan," ujar Maya dalam Rapat Bamus DPRD Kota Bandug di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Selasa 2 Februari 2021.
Berdasarkan data yang Ia terima klaster keluarga banyak dari OTG. Sehingga, Maya meminta hal ini bisa diawasi dengan lebih ketat dari penanganan Covid-19 yang sebelum-sebelumnya.
"Ini teman saya (OTG) banyak keluar jalan-jalan dan kita kan khawatir juga dan apa bisa nanti ada pemantauan RT dan RW jadi istilahnya mendata sebulan sekali terhadap warga masing-masing," tuturnya.
Ia mengangap, banyak pasien OTG takut melaporkan dirinya positif Covid-19 lantaran takut dikucilkan oleh masyarakat. Maya juga meminta hal ini bisa langsung ditangani oleh Pemkot Bandung.
"Kalau mereka melapor apa mereka dapat bantuan untuk obat-obatan ke rumah," katanya.
Baca Juga: Kudeta Myanmar, Fadli Zon Cemaskan Penyelesaian Rohingya Kian Terabaikan
Baca Juga: Reklame di Jalan Buahbatu dan Riau Kota Bandung Diduga Melanggar Perwal dan Perda?
Di tempat sama, Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna menanggapi soal penanganan Covid-19 klaster keluarga. Menurutnya, sampai saat ini mereka diawasi puskesmas masing-masing wilayah.
"Dicek puskesmas apa betul merek negatif? kalau memang masih positif, akan isolasi mandiri. Ini kejadian yang dicibiru kejadian lagi. orang positif masuk pasar kaget, ini jangan sampai terulang," ungkapnya.
Ema mengaku atas kejadian ini Pemkot Bandung akan meminta aparat kewilayahan lebih tegas dalam menangani masalah Covid-19 di kewilayahan. Adapun untuk tempat isolasi mandiri akan diperbanyak.
Baca Juga: Pinang Rebus Asal Sumatera Utara Diminati Pasar India, Pekan Ini Saja 3 Kontainer Siap Kirim
Baca Juga: Ketua Partai Demokrat Jabar Irfan Suryanegara : 'Saya Sakit Hati Ada yang Akan Menggulingkan AHY'
"Sembako tidak ada. Itu inisiaitif penduduk setempat, informasi dari lurah camat, mereka sudah menangnani, menghimpun dari yang sudah ada," katanya.***