DESKJABAR- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN Bandung) kembali mengelar sidang lanjutan pelaporan dugaan rekayasa buku nikah milik Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Cirebon (Ketua KPAID Kabupaten Cirebon) FS, Kamis 26 November 2020.
Pengacara Razman Arif Nasution yang juga sebagai Vice President Kongres Advocate Indonesia (KAI) mendampingi pelapor IL yang mengagendakan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat. Serta, pembacaan pertimbangan hakim.
Sidang dipimpin Hakim Hastin Kurnia Dewi, hakim anggota Jimmy Claus Pardede dan Dikdik Somantri, sidang di mulai pukul 11.00 WIB, sempat berjalan selama 15 menit. Kemudian hakim membacakan pokok pokok dari gugatan tersebut, lalu hakim mempertanyakan kelengkapan dokumen kepada pengugat dan tergugat.
Baca Juga: Polda Periksa Channel Pront TV, Dalam Kasus Dugaan Kerumunan Pada Acara Rizieq Sihab di Megamendung
Namun, pihak tergugat yakni dari kuasa hukum KUA Mundu Kabupaten Cirebon, meminta waktu untuk membuat jawaban pengugat yang akan dibacakan pada sidang lanjutan minggu depan.
Setelah itu, hakim memanggil pihak ke 2 intervensi untuk maju ke ruang sidang yaitu Ketua KPAID Kabupaten Cirebon FS atau yang sering disapa Bunda Isun. Namun, FS tidak hadir, hanya di wakilkan oleh kedua kuasa hukumnya yakni Yudia Alamsyah dan Bana
Setelah maju ke ruang sidang, Yudia di minta hakim untuk melengkapi dokumen Bunda Isun seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi Yudia beralasan tidak membawa objek yang diminta hakim, dan akhirnya menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK) pengganti KTP.
Baca Juga: Gawat, Ruang Isolasi di Bandung Penuh, Tim Gugus Tugas Covid-19 Akan Segera Lakukan Langkah Ini
Karena pihak tergugat 2 intervensi baru menyerahkan objek yang diminta hakim, akhirnya sidang diundur selama 15 menit. Dokumen yang di minta hakim akan dijadikan landasan, untuk memutuskan dalam putusan sela.
Pengacara IL, Razman Arif Nasution mengatakan agar tergugat memberikan jawaban pada sidang lanjutan nanti, untuk tidak melebar, dan sesuai dengan objek penggugat yakni keabsahan buku nikah yang di keluarkan oleh KUA Mundu.
"Saya berharap, jawaban dari pihak tergugat tidak melebar kemana, fokus ke objek gugatan kami, yaitu buku nikah," ungkapnya
Selain itu, Razman juga menyikapi pernyataan Yudia yang mengatakan kantor pengacara satu alamat dengan FS sebagai Ketua KPAID Kabuapten Cirebon. Memang tidak ada yang salah berkantor satu alamat dengan kliennya, tapi secara profesional, harusnya, Yudia tidak berkantor di lahan yang menjadi objek sengketa.
Baca Juga: KPK Beberkan Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo Bersama Istri Dalam Jumpa Pers Rabu Malam
"Alamat kantornya satu alamat dengan FS, secara hukum memang tidak salah, tapi secara profesional itu tidak elok, karena lahan yang dia tempati sebagai kantornya itu lahan sengketa," paparnya.
Sementara Kanwil Jabar Hary T Prasetio yang menjadi kuasa hukum KUA Mundu menjelaskan pihaknya sudah mempersiapkan jawaban pengugat pada sidang lanjutan. Pasalnya, hari ini pihaknya mendengarkan gugatan dari pengugat.
"Kami sudah siap memberikan jawaban pengugat pada sidang lanjutan minggu depan," singkatnya.
Diakhir sidang majelis hakim, membacakan putusan sela yaitu mengabulkan permohonan tergugat intervensi dan menetapkan kedudukan tergugat intervensi sebagai tergugat 2 intervensi, sehingga tergugat dan tergugat 2 intervensi dapat memberikan jawaban penggugat dan meminta tergugat 2 intervensi untuk menyerahkan dokumen KTP FS.
Baca Juga: Para Ahli Pastikan Vaksin Covid-19 Yang Digunakan Aman dan Efektif
Disaat bersamaan, IL istri sah IF menjelaskan akan mengambil seluruh objek lahan seluas 3500 m2 yang berada di daerah Cideng. Namun, saat ini di kuasai FS. Rencana pengambilan lahan tersebut bukan tanpa alasan. Karena lahan tersebut bukan atas nama FS.
"Saya akan ambil lahan seluas 3500 m2 yang saat ini di kuasai FS, karena itu bukan haknya, bukan atas namaFS, dan saya akan buat surat Somasi melalui pengacara atau saya akan buka asaL-usul FS," pungkasnya.***