DESKJABAR - Berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan merdeka mendekati kenyataan. Saat ini Amerika Serikat dan beberapa negara Arab secara aktif terlibat dalam penyusunan rencana pendirian negara Palestina.
Dikutip dari Antara sebagaimana dilaporkan The Washington Post, pada Jumat 16 Februari 2024 sejumlah pejabat AS dan Arab disebutkan ada urgensi untuk menyelesaikan rencana tersebut demi terciptanya perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.
The Washington Post menyebutkan, berbagai upaya sedang dilakukan untuk menentukan kerangka waktu bagi pendirian negara Palestina.
"Dan pengumumannya kemungkinan akan dilakukan dalam beberapa pekan mendatang", sebut The Washington Post.
Baca Juga: Ini Gaji Komeng Jika Diterima Jadi Anggota DPD RI: Raihan Suaranya Tembus di Atas 1 Juta
Laporan media AS itu mengeklaim bahwa gencatan senjata dan negosiasi pembebasan sandera antara Israel dan Hamas juga termasuk dalam rencana tersebut.
Disebutkan pula bahwa gencatan senjata awal selama enam pekan diharapkan dapat memfasilitasi pengumuman rencana ini, menggalang dukungan, dan memulai langkah-langkah pendahuluan.
Menurut Washington Post, para pejabat AS telah mengisyaratkan kemungkinan untuk mengakui negara Palestina itu dan menekankan bahwa pengakuan tersebut bisa menjadi sinyal adanya pendekatan baru terhadap upaya perdamaian di kawasan itu.
Sementara itu, dalam pembicaraan telepon dengan Netanyahu pada Kamis 15 Februari 2024, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, menyoroti situasi terkini di Rafah.
Biden menegaskan pandangannya bahwa operasi militer Israel tidak boleh dilakukan tanpa rencana yang dapat dijalankan untuk memastikan keselamatan dan dukungan bagi warga sipil di Rafah.
Joe Biden mengatakan bahwa rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerang Rafah tidak boleh dijalankan tanpa adanya perlindungan bagi 1 juta warga Palestina di kota perbatasan di Jalur Gaza selatan itu.
“Presiden (Biden) dan Perdana Menteri (Netanyahu) juga membahas situasi di Gaza, dan pentingnya memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat sampai ke warga sipil Palestina yang sangat membutuhkan,” kata Gedung Putih dalam keterangannya.***