Pemulihan Ekonomi tak Sekadar Menaikkan Anggaran, Ini Kata Pelaku Usaha

- 26 Januari 2021, 20:03 WIB
Airlangga Hartarto memproyeksikan anggaran pemulihan ekonomi meningkat, namun menurut pelaku usaha bukan itu yang terpenting
Airlangga Hartarto memproyeksikan anggaran pemulihan ekonomi meningkat, namun menurut pelaku usaha bukan itu yang terpenting /Setkab/

DESKJABAR – Pemerintah telah menaikkan anggaran untuk pemulihan ekonomi pada 2021 meningkat menjadi Rp 553 triliun dari semula pagu anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 372,3 triliun.

Namun bagi kalangan pengamat dan pelaku usaha, yang terpenting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional adalah terletak pada pengendalian pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya menghilangkan ego sektoral yang menjadi kendala utama.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, pengendalian pandemi Covid-19 akan sangat penting yang dapat mendorong ke arah pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini.

Baca Juga: Aturan Penumpang Menyertakan Hasil Rapid Test Antigen Diperpanjang. Ini Alasannya

Hariyadi Sukamdani meyoroti kondisi pandemi Covid-19 saat ini, yang menurutnya cukup merisaukan para pelaku usaha.

"Bagaimana pun juga, waktu-waktu terakhir ini memang cukup merisaukan karena rumah sakit penuh, penyebaran cepat sekali dan sangat dekat dengan kita sehari-hari,” ujarnya di Jakarta, Selasa 26 Januai 2021.

“Ini sangat merisaukan kami selaku pengusaha dan sangat menghambat kemajuan kita," kata Hariyadi Sukamdani menambahkan.

Baca Juga: BWF World Tour Final 2020, Anthony Sinisuka Ginting : Saya Ingin Memberikan yang Terbaik

Hal yang sama dikemukakan ekonom dari Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.

Menurutnya, penurunan jumlah kasus positif Covid-19 akan meningkatkan optimisme pelaku usaha yang akhirnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Enny menegaskan bahwa pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan lebih cepat jika kasus positif Covid-19 dapat ditekan.

"Menjadi tantangan kita adalah bagaimana segera menurunkan kasus baru, kalaupun vaksinasi dilakukan tapi jumlah kasus baru naik, juga tidak akan mampu menumbuhkan optimisme pelaku usaha," ujar Enny Sri Hartati dalam webinar bertajuk "Akselerasi Pemulihan Ekonomi: Kebangkitan Investasi dan Perdagangan" di Jakarta.

Baca Juga: BMKG: WASPADA Peringatan Dini Gelombang Tinggi 1,25 hingga 4 Meter Akan Terjadi Di daerah Ini

Dan hal yang juga tak kalah pentingnya dalam upaya menekan kasus positif Covid-19, menurut Enny, semua pihak bisa bekerja beriringan dan menghilangkan ego sektoral.

"Kalau kita lihat libur akhir tahun kemarin, beberapa destinasi wisata yang dibuka memang menggerakkan ekonomi. Tapi kemampuan menggerakkan ekonomi itu dibayar mahal dengan peningkatan kasus," paparnya.

Menurut Enny, persoalan ego sektoral memang cenderung menjadi kendala sehingga membuat kebijakan menjadi konsisten.

Proyeksi anggaran

Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini diproyeksikan meningkat menjadi Rp 553 triliun.

Alasannya, menurut Airlangga Hartarto, pemulihan ekonomi di 2021 masih memerlukan dukungan yang sama dengan tahun 2020.

Baca Juga: Cianjur Kembangkan Wisata Perdesaan

“Sampai dengan kita menyelesaikan vaksinasi satu tahun, maka sebelum capai herd immunity maka beberapa sektor harus terus didukung," ujarnya.

Airlangga memaparkan, semula pagu anggaran PEN di 2021 dialokasikan sebesar Rp 372,3 triliun, kemudian diproyeksi kembali naik menjadi Rp 403,9 triliun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Airlangga merinci alokasi angaran pemulihan tersebut adalah

  1. Anggaran kesehatan diproyeksikan sebesar Rp 104,7 triliun, lebih tinggi dari realisasi tahun lalu Rp 63,51 triliun.Anggaran ini termasuk untuk pengadaan dan operasional vaksin corona hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU-BP.
  1. Anggaran untuk perlindungan sosial pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp 150,96 triliun, lebih rendah dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 220,39 triliun. Anggaran ini termasuk untuk PKH, Kartu Sembako, Prakerja, hingga diskon listrik. 
  1. Anggaran program prioritas dialokasikan sebesar Rp 141,36 triliun. Anggaran ini pada tahun lalu masuk pada klaster kementerian/lembaga dan pemda yang terealisasi Rp 66,59 triliun.
  2. Dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi menjadi satu klaster sebesar Rp 156,06 triliun.***

Editor: Dendi Sundayana

Sumber: setkab Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah