Network
DESKJABAR- Dihentikannya bantuan sosial tunai oleh Kementrian Sosial (Kemensos) mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Dia, Azis Syamsuddin protes keras.
Selain itu sorotan tajam lainnya soal adanya data penerima yang ganda, beberapa masyarakat penerima bantuan sosial tunai ada yang ganda namun disatu sisi malah tidak kebagian dana sosial tunai.
Bantuan ini kata Aziz sangat diharapkan masyarakat, karena menolong mereka yang saat ini perekonomian-nya semakin sulit akibat terdampak pandemik Covid 19, kalau dihentikan tentu saja akan membuat masyarakat kelimpungan.
Baca Juga: Sinopsis Hercai Season 3 Jumat 2 April 2021: Tahu Ibunya yang Menusuk Azize, Azra Sangat Kecewa
Baca Juga: FANTASTIS! Angka Pengangguran di Kota Bandung Mencapai 147 Ribu Orang, Naik Sejak Tahun 2020
"Kami menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BST yang berjalan di tahun 2020 dan 2021, untuk melihat sejauh mana efektivitas bantuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengupayakan bantuan dalam bentuk lain jika BST dihapuskan," kata Azis dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Jumat.
DPR juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali perpanjangan pemberian bantuan tunai apabila kondisi perekonomian masyarakat belum berangsur pulih meskipun pergerakan ekonomi Indonesia sudah mulai normal.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan penyaluran BST merupakan bagian dari program bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak 4 Januari 2021 yang mencakup tiga jenis program, yaitu program sembako/bantuan pangan non-tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, dan bantuan sosial tunai (BST) bagi 10 juta KPM.
Baca Juga: Jadwal RCTI Hari Ini 2 April 2021: Andin Ikatan Cinta Sangat Menderita, Bertubi Tubi Kena Tuduhan
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini Jumat 2 April 2021, BMKG: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang
Baca Juga: SIM Keliling Bandung Hari Ini Jumat 2 April 2021, Catat Lokasi dan Persyaratannya di Sini
Dari data yang diterima DPR selama Maret 2021, telah disalurkan BPNT dalam beberapa tahap, yaitu pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM, 25 Maret 5.993.734 KPM dengan akumulasi 10.496.185 KPM.
"Cek kembali data ini, karena ke depan sebagai bahan evaluasi," ujar Azis.
Selain BST yang mendapat sorotan, DPR juga meminta Kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menggantinya dengan penerima manfaat baru.
"Kemensos bisa mendorong Pemda dalam evaluasi DTKS. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Terlebih Pemda sebagai pihak yang mengetahui persis mana yang dicoret dan tidak," tutur Azis..
Alasan Azis agar Kemensos dan Pemda mengevaluasi kembali program ini lantaran masih ada data penerima manfaat yang tidak padan dan adanya penerima ganda.
"Sehingga penerima manfaat baru yang membutuhkan bantuan masih tertahan," ujarnya.***
