Network
DESKJABAR- Guru Besar Unpad, Bidang Keamanan Dalam Negeri Prof Muradi mengatakan unjukrasa yang menolak UU Cipta Kerja pada 6, 7, 8 Oktober 2020 lalu berakhir ricuh disinyalir ditunggangi oleh operator politik.
Namun secara keseluruhan Muradi menilai bahwa aksi unjukrasa dalam menolak UU Cipta Kerja masih dalam batas wajar.
"Aksi unjuk rasa pekan lalu masih dalam batas wajar, hal ini karena isu, massa dan penggerak masih bisa terbaca arahnya, sehingga yang ada dalam aksi kemarin itu hanya operator politik saja," katanya, Selasa 13 Oktober 2020.
Baca Juga: Polda Jabar Dalami Keterlibatan KAMI dalam Aksi Penyekapan Terhadap Anggota Polisi
Muradi melihat, langkah pemerintah cukup tegas dengan melakukan penangkapan kepada sejumlah tokoh,pasca aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh disejumlah daerah. "Ini bukti Pemerintah tegas, dan sudah melakukan langkah menjaga situasi dari adanya isu yang ditunggangi operator Politik," katanya.
Jika dibandingkan dengan gerakan 98, gerakan hari ini masih belum bisa menyamai gerakan aksi unjuk rasa saat tahun 1998. "Berbeda sekali, dengan aksi unjuk rasa tahun 2019 lalu pun saat menolak RUU KPK, masih sangat jauh," ujarnya.
Baca Juga: Sejumlah Elit KAMI Ditangkap Terkait Demo Omnibus Law pada 8 Oktober
Dirinya melihat, apa yang dilakukan Polri hari ini, menunjukkan bahwa memang aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh ada yang menunggangi. "Ini ketegasan Pemerintah melalui Polri, dan ini akan terus ditelusuri Polri sampai kepada siapa donatur dari aksi ini," katanya.
