Network
DESKJABAR – Pihak DPR RI diminta perkuat pengawasan tata niaga minyak goreng di Indonesia, untuk secara psikologis dappat menenangkan pasar.
Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mendesak kejaksaan agung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crued Palm Oil) dan turunannya.
Namun, Puan juga perlu mendorong fungsi pengawasan di DPR untuk membenahi tata niaga minyak goreng.
Baca Juga: KASUS SUBANG dan KASUS KOPI SIANIDA, Ini Perbedaan Tampak dari Sikap Keluarga, Berikut Keanehan
Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai desakan yang dilontarkan Ketua DPR dan larangan ekspor CPO beserta turunannya oleh Presiden Joko Widodo secara psikologis bisa menenangkan pasar.
Menurut dia, secara psikologis itu akan mampu menenangkan pasar, setidaknya.
“Tetapi tidak akan mampu menurunkan harga secara signifikan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, 23 April 2022.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan pemerintah agar membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir.
Baca Juga: Di Majalengka, Hidup Asyik di Kampung Tersembunyi Sambil Dihantui Kuntilanak Ibu Hamil Gentayangan
