Network
DESKJABAR - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan dirinya tidak sependapat dengan beberapa pihak yang menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berdasarkan hukum.
"Loh, perubahan UU KPK hukum atau bukan? kalau yang terjadi atau tes itu perintah UU bukan, kalau sesuai UU berdasarkan hukum bukan, jadi yang benar saja deh," kata Margarito di Jakarta, Rabu 26 Mei 2021.
Sebagaimana diketahui, ada kehebohan pasca tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK beberapa hari lalu. Bahkan belakangan muncul surat yang dikirimkan sejumlah guru besar ke Presiden Jokowi di dalam polemik tidak lulusnya sebagian kecil pegawai lembaga antirasuah tertanggal 24 Mei 2021.
Baca Juga: Alih Status Pegawai KPK, Moeldoko Sebut Agar Bisa Bekerja Maksimal Berantas Korupsi
Baca Juga: JANGAN LUPA, Ada Gerhana Bulan Total Nanti Malam: Inilah Waktu, Panduan dan Cara Sholat
Surat tersebut diketahui memiliki beberapa poin. Satu di antaranya tentang penyelenggaraan TWK yang dianggap melanggar hukum.
Margarito menyadari surat dari para guru besar itu dilayangkan setelah beberapa pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK.
Namun alumnus Universitas Hasanuddin itu mengatakan banyak pegawai KPK yang lulus TWK. Hal itu mencerminkan tes tersebut tidak bermasalah dari sisi mana pun.
"Kenapa orang lain lulus, kenapa ada yang tidak lulus. Pertanyaan itu menjelaskan bahwa ada ribuan yang lulus dan sekian yang tidak lulus. Normal kok," kata mantan anggota Panitia Seleksi Komisioner KPK itu.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentunya wajib taat terhadap konstitusi dalam menyikapi polemik yang muncul akibat tidak lulusnya sebagian pegawai KPK.
"Presiden harus pegang undang-undang. Sudah, presiden kewajiban memegang undang-undang," ujar Margarito.***
