Network
DESKJABAR- Untuk mempercepat sekaligus memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 agar segera tercapai kekebalan kelompok, pemerintah secara resmi mengizinkan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong.
Vaksin Gotong Royong pelaksanaannya oleh BUMN. Setiap perusahaan yang akan melaksanakan vaksinasi Gotong Royong harus bertanggung jawab terhadap pendanaan serta harus melaporkan jumlah peserta vaksinasi.
Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan seperti dilansir DeskJabar dari Kemenkes.go.id menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong akan diserahkan kepada BUMN, sehingga tidak akan mengganggu program vaksinasi nasional Covid-19 pemerintah.
''Vaksinasi Gorong Royong ini tentunya tidak akan menganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah,'' kata Nadia dalam konferensi pers kebijakan vaksinasi Gotong Royong yang digelar secara virtual pada Jumat, 26 Februari 2021.
Baca Juga: UPDATE Bencana Alam Januari - Februari 2021: Meninggal 265 Jiwa, Ngungsi dan Menderita 3 Juta Lebih
Baca Juga: DOR! Tiga Orang Tewas Ditembak Oknum Polisi. Inilah Respon Cepat Kapolri...
Baca Juga: Ini Deretan Penghargaan yang Pernah Diterima Nurdin Abdullah
Menurutnya layanan vaksinasi Gotong Royong tidak boleh dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di Fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi.
Jenis vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi Gorong Royong tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer yang merupakan vaksin gratis program pemerintah.
Juru bicara Bio Farma untuk vaksinasi Bambang Heryanto mengatakan jenis vaksin Goting Royong harus mendapat izin penggunaan di masa darurat (EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
