Musim Libur Akhir Tahun 2020, Diduga akan Sulit Berwisata di DKI Jakarta

- 17 Desember 2020, 09:58 WIB
/Dok. Antara

DESKJABAR - Pemerintah DKI Jakarta melakukan pembatasa populasi manusia di tempat umum selama musim libur akhir tahun 2020 dan tahun baru 2021, untuk mengurangi resiko penyebaran Covid-19.  

Diantara sejumlah tempat yang menjadi perharian, adalah pusat perbelanjaan dan perkantoran. Masyarakat di DKI Jakarta dihimbau lebih banyak di dalam rumah sejak Jumat, 18 Desember 2020 besok sampai 1 Januari 2021.   

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian serta Seruan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat untuk mencegah terjadinya klaster Covid-19 setelah libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

"Bahwa perangkat hukum kita berupa pergub (yang mengatur PSBB) tidak perlu ada perubahan, yang dilakukan tambahan adalah seruan gubernur, instruksi gubernur dan SK kepala dinas yang relevan karena secara garis besar kita berhadapan dengan musim liburan sesungguhnya memasuki akhir tahun ini,” kata Anies dalam rapat koordinasi dengan berbagai SKPD secara daring di Jakarta pada Rabu (16/12).

Dikutip DeskJabar dari Antara, seruan Gubernur DKI 17/2020 itu berisi imbauan agar warga melakukan aktivitas di dalam rumah, memastikan protokol 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker) berjalan ketat, hingga pembatasan pada kegiatan perkantoran dan pusat perbelanjaan.

Seruan gubernur (sergub) berlaku mulai Jumat (18/12) hingga Jumat (8/1/2021) bagi seluruh masyarakat yang menghabiskan libur akhir tahun di Ibu Kota Jakarta.

Wali kota atau bupati tiap wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta bertindak sebagai pelaksana pemantauan untuk sergub itu.

“Bahwa yang kita atur pengetatannya, potensi di luar rumah itu tinggi, yaitu pada tanggal 24 sampai 27 Desember, 31 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. Periode yang harusnya masyarakat ada di rumah,” ujar Anies.

Sementara itu dalam Ingub 64/2020 secara garis besar berisi tugas yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta untuk mengendalikan kegiatan masyarakat sehingga tidak berpotensi menyebarkan Covid-19. ***

Baca Juga: Otak Pelaku Penipuan Tes Cepat Covid-19 Senilai Rp276 Miliar, Ternyata Beroperasi dari Balik Jeruji

 

Editor: Kodar Solihat

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x