Network
DESKJABAR – Presiden Joko Widodo mengaku sudah berulang kali mengingatkan pejabat negara untuk berhati-hati menggunakan anggaran, apalagi terkait bantuan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat.
"Berulang kali saya mengingatkan ke semua para pejabat negara baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi dan APBN, itu uang rakyat," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Minggu, 6 Desember 2020.
Pernyataan presiden tersebut menanggapi pascapenetapan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Tak Gentar, Serang Balik Adik Prabowo Soal Pelarangan Ekspor Benih Lobster
"Apalagi ini terkait dengan bantuan sosial, bansos dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat," ungkap Presiden.
Jokowi menegaskan bahwa sudah sejak awal memperingatkan para menteri kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan korupsi.
Penetapan Juliari sebagai tersangka itu hanya berselang 9 hari dari penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka KPK dalam perkara dugaan penerimaan hadiah terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan pada Kamis, 26 Desember 2020.
Baca Juga: Dominic Calvert-Lewin Top Skor Sementara Liga Inggris, Setelah Mencetak 11 Gol
"Terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," ujar Presiden menambahkan.
