UU Cipta Kerja Jangan Melanggar UUD 1945

3 November 2020, 18:21 WIB
Unjuk rasa menengang UU Cipta Kerja /Antara

DESKJABAR – Pengamat ekonomi asal Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, berharap agar Undang-Undang Omnibus Law baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, dalam pelaksanaannya tak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945.

Menurut Acuviarta Kartabi kepada DeskJabar, Selasa, 3 November 2020, melalui UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut banyak hal digadang-gadang pemerintah bisa memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

Yang dimaksud, khususnya melalui kemudahan investasi dan semua turunannya seperti perizinan, penggunaan sumber daya manusia, bidang-bidang yang dibolehkan masuknya investasi asing, dan sebagainya.

Ia menilai, spirit UU Cipta Kerja kalau kita lihat dari motivasinya ingin memudahkan investasi, terutama masuknya investasi asing ke Indonesia. Namun kemudahan-kemudahan itu tidak bebas nilai, artinya harus memperhatikan benefit yang lebih besar diterima oleh seluruh warna negara Republik Indonesia.

“Namun jangan lupa, kita punya indikator ekonomi sejauh mana gas dan rem ekonomi harus dilakukan.

Disebutkan, untuk peran negara memang dipastikan harus berada paling depan dalam menjamin semua amanat UUD 1945 harus terealisasi, tentu level pencapaiannnya harus lebih tinggi, tidak boleh kurang.

“Jangan sampai hanya mengikuti keinginan hasrat meningkatkan investasi, tetapi benefit untuk kemakmuran rakyat justru berkurang,” ujar Acuviarta Kartabi.

Hal-hal yang penting disoroti misalnya terkait tidak adanya batas waktu tenaga kerja kontrak, perbandingan pengurangan pesangon dan jaminan hari tua sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja disahkan, dan sebagainya.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Diteken Presiden Jokowi, Sah Berlaku Efektif Mulai Hari Ini

Baca Juga: UU Cipta Kerja Sudah Ditandatangani Presiden, Ini yang Akan Dilakukan Buruh

Ia mengingatkan, pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Pasal (3) dan (4) menyebutkan bahwa (Pasal 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan Pasal (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Acuviarta Kartabi, kontroversi UU Cipta Kerja ini betul-betul harus dipastikan mampu dijawab secara lugas oleh Pemerintah sebagai inisiator (penggagas), khususnya berkaitan substansi korelasi penggunaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian terkait substansi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian.

Acuviarta Kartabi juga mengatakan, fakta-fakta sejauhmana UU Cipta Kerja ini mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat perlu diuji dan disimulasikan.  Itulah mengapa diharapkan UU ini dulu jangan terburu-buru ditetapkan.

Apalagi dalam kondisi pandemi Covid 19 sekarang, dimana arus relokasi investasi antar negara maupun antar daerah tidak akan semoncer situasi normal sebelum pandemic

”Saya melihat kalangan pemerintah dan DPR ingin semua diberikan kemudahan ketika berinvestasi di Indonesia, namun pemberian kemudahan itu harus betul-betul terukur, tidak merugikan kepentingan buruh diantaranya,” katanya.

Acuviarta Kartabi pun menilai pemerintah seharusnya bisa menyampaikan simulasi ekonomi dan keuangan serta terbuka kepada publik, berkaitan investasi-investasi yang akan masuk ke Indonesia pasca UU Cipta Kerja ini ditandatangani.

Perlu dijawab apakah kesejahteraan buruh dipastikan meningkat, perlindungan terhadap buruh meningkat apa tidak, penggunaan tenaga kerja domestik bisa optimal atau tidak, termasuk korelasi UU tersebut dengan peningkatan penerimaan negara, penggunaan sumber daya lokal dan sebagainya. Sebab, merupakan hal penting. ***

 

Editor: Kodar Solihat

Tags

Terkini

Terpopuler