DESKJABAR – Jika kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali tidak memperlihatkan hasil yang diharapkan, tidak menutup kemungkinan penerapannya akan terus diperpanjang.
Juru Bicara Satgas Penanganan/Satgas Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengemukakan bahwa PPKM Jawa Bali memang membutuhkan waktu agar hasilnya bisa terlihat pada minggu ketiga sejak intervensi dilakukan.
Asalkan penerapannya secara disiplin dan serius, maka peta zonasi risiko akan bergeser kearah yang lebih baik.
Baca Juga: Ini Masukan Khabib Nurmagomedov, Sebelum Dustin Poirier Mengalahkan Conor McGregor
“Apabila tidak, maka kita akan terus memperpanjang periode pembatasan kegiatan ini terus menerus agar menjadi efektif sampai waktu yang tidak bisa diprediksi," ujar Wiku Adisasmito.
Mengutip rilis yang dikeluarkan Satgas Covid-19 Minggu 24 Januari 2021, Wiku Adisasmito menilai, tren perkembangan peta zonasi risiko untuk Pulau Jawa dan Bali masih belum banyak mengalami perubahan signifikan sejak awal tahun 2021.
Oleh karena itu, Wiku berharap kebijakan PPKM Jawa Bali yang telah diperpanjang hingga 8 Februari 2021 dapat menunjukkan hasil yang baik.
Baca Juga: Setelah Wakilnya, Kini Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata yang Positif Covid-19
"Hal ini menandakan bahwa kebijakan intervensi pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali, masih harus terus dioptimalkan. Kita masih memiliki harapan besar pada intevensi pembatasan kegiatan ini," jelas Wiku.
Wiku memaparkan, kunci untuk memperbaiki penanganan ini dengan meningkatkan PCR di laboratorium dan memperluas cakupan penelusuran kontak erat.
Namun, bagi daerah yang masih kesulitan menggunakan pemeriksaan PCR, maka pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan rapid test antigen terlebih dahulu, sebagai upaya screening dan mendeteksi secara dini dan berdampak mencegah penularan.
Baca Juga: Dustin Poirier Hanya Butuh 2 Ronde untuk Menghentikan Conor McGregor
"Berjalan seiringan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi kunci keberhasilan meningkatkan kesembuhan dan mencegah kematian. Dan akan mempengaruhi terhadap peta zonasi risiko ke arah lebih baik." ucapnya.
Wiku menjelaskan, jika melihat pada tren perkembangannya di Pulau Jawa dan Bali, per 27 Desember 2021 zona merah sebanyak 41 kabupaten/kota. Sempat mengalami penurunan zona merah atau risiko tinggi pada 3 Januari 2021.
Namun, kembali meningkat pada 10 Januari 2021 menjadi 39 kabupaten/kota. Setelah itu, seterusnya naik menjadi 52 kabupaten/kota.
Baca Juga: Menkopolhukam Mahfud MD pun Angkat Bicara Soal Pemaksaan Berjilbab untuk Siswi Nonmuslim di Padang
"Ini berarti hampir setengah zona merah di Indonesia berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Sebagai informasi, zona merah di Indonesia saat ini berjumlah 108 kabupaten/kota," ungkapnya.
Jika melihat pada 73 kabupaten/kota yang wajib menerapkan PPKM Jawa-Bali, per 17 Januari 2021 ada 39 kabupaten/kota dalam zona merah, 30 kabupaten/kota zona oranye atau risiko sedang, dan 4 kabupaten/kota zona kuning.
"Khusus zona merah dan oranye terlihat meningkat dibanding minggu sebelumnya," tuturnya. ***