Network
DESKJABAR - Bisa dipastikan anggaran pada APBN tidak akan mampu untuk membiayai defisit penyediaan (backlog) perumahan, mengingat backlog masih sebesar 9,9 juta unit.
Apalagi kemampuan APBN untuk membiayai sektor perumahan per tahun hanya berkisar 200.000 -250.000 unit. Maka dibutuhkan solusi pembiayaan yang bersifat jangka panjang atau berkelanjutan.
Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menggodok skema pengadaan dana abadi perumahan guna membentuk ekosistem pembiayaannya.
Baca Juga: Keselamatan Pelayaran Menjadi Tanggung Jawab Bersama
"Pasalnya, hingga saat ini ketimpangan pemilikan rumah atau backlog perumahan dilaporkan masih berada di angka 9,9 juta unit," ujar Direktur Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, Senin (24/6/2024).
Dia menjelaskan bahwa saat ini mekanisme dana abadi perumahan masih dalam tahap pembahasan bersama ekosistem pembiayaan perumahan termasuk Kementerian Keuangan.
“Tapi prinsipnya sama yakni ada yang bersumber dari APBN termasuk FLPP, kemudian dana itu diinvestasikan dulu untuk mendapatkan return dan dampak yang lebih besar untuk pembiayaan perumahan, serta sebagian lagi disalurkan dalam bentuk subsidi atau bantuan perumahan,” jelas Haryo.
Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Hirwandi Gafar, menilai implementasi dana abadi penting dilakukan. Terlebih, pemerintahan ke depan yakni Prabowo – Gibran juga mencanangkan pembangunan 3 juta rumah.
“Jika melihat concern pemerintah baru mendatang terhadap program perumahan termasuk target pembangunan 3 juta rumah, maka terwujudnya dana abadi perumahan diharapkan dapat dicapai,” imbuhnya.
