Network
DESKJABAR – Dibuka pendaftaran CASN (CPNS-PPPK) 2023 oleh Pemerintah pada Rabu, 20 September 2023, menjadi kabar gembira buat para pelamar CASN. Dan, masyarakat sudah tidak sabar ingin segera melakukan pendaftaran.
Berbagai informasi pemberitaan dibukanya pendaftaran penerimaan CASN (PNS dan PPPK) 2023 sudah ramai diberitakan media dan beredar luas di media sosial. Namun masyarakat pasti masih kebingungan link pendaftaran masih belum bisa diakses dari seluruh lembaga dan Instansi Pemerintah pusat dan daerah.
Link pendaftaran dan pembuatan akun sampai saat ini belum bisa diakses oleh masyarakat (pelamar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Baca Juga: Pemkot Akan Bereskan Ratusan Ton Sampah di TPS Taman Cibeunying, Ema: Minta Maksimal 2 Hari Selesai
Lantas kapan masyarakat (pelamar) bisa melakukan pembuatan akun dan pendaftaran seleksi CASN bisa dilakukan?. Berdasarkan informasi dari BKN yang diunggah di Telegram @ INFO CASN 2023 sebagaimana dikutip deskjabar.com pendaftaran seleksi CASN dibuka hari ini.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pendaftaran seleksi CASN dibuka Rabu, 20 September 2023, lalu jadwal pembuatan akun dimulai pukul 20.09.23 WIB dan selanjutnya pendaftaran seleksi CASN mulai pukul 23.09.20 WIB.
Formasi CPNS dan PPPK
Diketahui, pemerintah membuka lowongan CPNS dan PPPK secara nasional total sebanyak 572.496 formasi CASN, terdiri dari formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 78.862 formasi, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 493.634 formasi.
Baca Juga: Warga Tak Sabar Ingin Segera Menikmati Wajah Baru Alun-Alun Ciamis
Dari total kebutuhan pegawai tersebut, inilah formasi di beberapa kementerian atau lembaga negara, dan pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut :
1.Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) total jumlah 500 formasi pendidikan S3 peneliti muda
2. Mahkamah Agung, total jumlah 1.669 formasi pranata Peradilan dan analisa perkara peradilan
3. Badan Intelijen Negara (BIN) total jumlah 1.000 formasi
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total jumlah 214 formasi
5. Kejaksaan Agung, total jumlah 7.846 formasi PNS dan 259 formasi PPPK
6. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), total jumlah 1.015 formasi, dosen dan penjaga tahanan.
Baca Juga: FAKTA Kasus Subang 2021 Menilik Pelaku dan Tersangka oleh Polda Jabar, Benarkah Dirahasiakan ?
7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, total jumlah 1.904 formasi
8. Kementerian Kesehatan, total jumlah 154 formasi
9. Kementerian Luar Negeri, total jumlah 86 formasi PPPK
10. Kementerian Pertanian, total jumlah 87 formasi PPPK
11. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), total jumlah 98 formasi
12. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) total jumlah 31 formasi
13. Kementerian Perhubungan total jumlah 803 formasi
14. Kemenpan RB, total jumlah 18 formasi PPPK
15. Badan Informasi Geospasial (BIG), total jumlah 126 formasi PPPK
16. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, total jumlah 190 formasi PPPK
17. Badan Pusat Statistik total jumlah 347 formasi PPPK
18. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 149 formasi PPPK
Baca Juga: KARPET Kotor dan Berdebu Sulit Disuci Sendiri, Ini Alamat Laundry Karpet Terdekat di Kota Bandung
19. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, total jumlah 6.362 formasi PPPK
20. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, total jumlah 2.009 formasi PPPK
21. PemerinKota (Pemkot) Cimahi, total jumlah 415 formasi PPPK
22. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, total jumlah 1.574 formasi PPPK
23. Pemerintah kota (Pemkot) Cirebon, total jumlah 733 formasi PPPK
24. Pemerintah kota (Pemkot) Bogor, total jumlah 1.130 formasi PPPK
25. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, total jumlah 4.327 formasi PPPK
Siapkan dokumen – dokumen aslinya sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamar, lalu unggah dokumen tersebut dengan jelas di laman resmi https://sscasn.bkn.go.id
Itulah informasi mulai dibukanya link pembuatan akun dan pendaftaran Seleksi CASN serta formasi – formasi di Kementerian, lembaga serta beberapa pemerintah daerah di Jawa Barat.***
