Network
DESKJABAR - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan pihaknya langsung meminta klarifikasi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait usulan atau pernyataan Menhan RI Prabowo Subianto soal resolusi konflik Rusia-Ukraina, yang disampaikan dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu, 3 Juni 2023 beberapa hari lalu.
"Komisi I DPR RI telah selesai melakukan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri. Salah satu yang ditanyakan adalah mengenai pernyataan Menhan Prabowo dalam Sharing La Dialogue 3 Juni lalu," kata TB Hasanuddin, Senin, 5 Juni 2023.
Hasanuddin mengatakan, setelah dilakukan klarifikasi dengan Kemenlu, ternyata pernyataan sikap Menhan itu tidak sesuai dengan sikap dari Presiden Jokowi.
Baca Juga: Tasikmalaya - Jakarta Hanya 45 Menit, Citilink Akan Terbang dari Bandara Wiriadinata
Baca Juga: Dipertanyakan, Usulan Menhan Prabowo pada Pertemuan di Singapura soal Resolusi Konflik Rusia-Ukraina
Ia mengatakan posisi Indonesia dalam pertikaian Rusia - Ukraina ini sudah jelas.
"Dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," kata TB Hasanuddin.
Hasanuddin juga menegaskan sikap pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina termaktub dalam 3 point.
"Pertama, agar kedua negara menghormati wilayah teritorial masing-masing.
Kedua, perlunya dilakukan perdamaian diantara kedua negara yang berkonflik atau berperang.
Ketiga agar diberikan akses seluas-luasnya untuk pengiriman bantuan kemanusiaan seperti makanan dan obat obatan untuk masyarakat korban perang," pungkasnya memaparkan.
Baca Juga: 4 Tempat ini Punya Nama Sama : Pasir Heunceut dan Eweranda, di KBB, Majalengka, Garut, dan Ciamis
Sebelumnya Menhan Prabowo Subianto pada pertemuan itu, Sabtu, 3 Juni 2023 meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia yang juga hadir dalam pertemuan itu untuk menyerukan deklarasi penghentian kekerasan.
Menhan Prabowo mengusulkan rencana multipoint, salahsatu soal penetapan zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi depan masing-masing pihak, termasuk penerapan gencatan senjata terhadap posisi kedua pihak yang berkonflik.
Kemudian juga usulan referendum yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk mendamaikan konflik dan perang yang berkecamuk di Ukraina.
Hasanuddin menyebut jika proposal perdamai yang diusulkan Prabowo ini ditolak oleh Ukraina. ***
