Network
Dalam HUT Ke-5 KRPI, Rieke juga menyampaikan sikap tegas terkait RUU Kesehatan. Menurutnya Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak boleh diubah dalam RUU Kesehatan.
"Ini amanat konstitusi. Dana BPJS adalah dana amanah. Tidak sama dengan asuransi komersial. Jangan sampai sistem kesehatan rakyat diliberalisasi," tegas Rieke.
Baca Juga: DUA Jembatan Putus dan 3 Bangunan Sekolah Rusak Akibat Banjir Bandang di Ciranjang Cianjur
Lebih jauh Rieke menyampaikan di tahun politik, KRPI merekomendasikan kepada MPR, DPR, KPU, dan Bawaslu agar ada rumusan tentang kesamaan Visi Capres dan Cawapres.
"Visi Capres nanti harus sama dan telah diamaantkan pada pembukaan UUD yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Strategi teknokrasinya boleh berbeda misal, bagaimana cara melindungi dan mensejahterakan pekerja dan rakyat Indonesia," ujar Rieke.
Acara syukuran ke-5 KRPI melibatkan seluruh anggota konfederasi KRPI dan turut dihadiri oleh Direktur BPJS Kesehatan Prof. Ali Ghufron Mukti serta Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Prof. Karjono.
KRPI terdiri dari dari Federasi Pekerja Pos dan Logistik Indonesia (FPPLI), OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia), FPPI (Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia), KNASN (Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara), FPSI (Federasi Pekerja Seni Indonesia), Jaringan Nelayan Nasional dan Pekerja Migran Indonesia.***
