Network
DESKJABAR - Pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak desak PPATK untuk usut aliran dana di rekening Yosua.
Kamaruddin Simanjuntak menduga ada transaksi senilai Rp 200 juta dari rekening Brigadir J ke Brigadir RR pada tanggal 11 Juli 2022.
Padahal, Brigadir J tewas pada tanggal 8 Juli 2022. Apakah dana Rp 200 juta itu merupakan uang tutup mulut? Simak penjelasannya berikut ini.
Dukung Justice Collaborator Bharada E
“Memang sudah saya lihat muka dari Bharada E sejak awal dia bukan pelaku, tapi dia disuruh. Maka saya usulkan dia supaya dilindungi oleh pelindung supaya dia dijadikan Justice Collaborator,” kata Kamaruddin Simanjuntak saat ditemui di depan Bareskrim pada 16 Agustus 2022.
Baca Juga: Pengacara Brigadir J Dukung Justice Collaborator Bharada E, Kamaruddin : Bharada E Bukan PELAKU
Sebelumnya, LPSK menyatakan Bharada E memenuhi syarat untuk mendapat Justice Collaborator.
Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo Bharada E mendapat perintah dari Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J hingga tewas.
“Yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada penegak hukum tentang berbagai fakta berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai tindak pelaku tindak pidana,” ungkap Hasto saat konferensi pers di LPSK, Senin 14 Agustus 2022.
Aliran Dana Rp 200 Juta, Pengacara Minta PPATK Usut
Kamaruddin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J meminta PPATK untuk mengecek aliran dana dari rekening Brigadir J.
“HP, ATM-nya di empat bank, laptop dan sebagainya (dikuasai Ferdy Sambo),” kata Kamaruddin Simanjuntak saat ditemui di Bareskrim, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.
“Itu masih transaksi orang mati, mengirimkan duit, nah terbayang nggak kejahatannya. orang mati dalam hal ini almarhum transaksi uang, mengirim duit ke rekening salah satu tersangka. Ajaib toh,” ungkap Kamaruddin seperti yang dikutip dari PMJ NEWS.
Ketua PPATK, Ivan Yustiavanda pihaknya dapat bekerja jika ada data dan informasi yang valid.
Ivan juga menyebutkan banyak kasus terungkap berkat pengaduan dari masyarakat.
“Kami sering menerima laporan dari masyarakat, apalagi kalau didukung data-data yang valid. Kan sudah sering juga PPATK kerjasama dengan masyarakat yang memberikan informasi data, serta dokumen pendukung lainnya yang bisa kami pergunakan. Sukses kasusnya berkat pengaduan masyarakat yang valid dan didukung informasi yang faktual,” sambung Ivan.
Ivan melanjutkan, PPATK menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme yang ada.
PPATK juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum berdasarkan laporan dari masyarakat yang mereka terima.
Tugas dan mekanisme PPATK telah dimulai dalam UU Nomor 8 tahun 2010.
“Kami terus koordinasi dengan penegak hukum dalam hal proses analisis atau pemeriksaan yang dilakukan. Berdasarkan laporan transaksi dari pihak pelapor yang diterima oleh PPATK,” ungkap Ivan.
Sebelumnya diberitakan, kuasa hukum Brigadir J menduga ada 4 rekening Brigadir J yang dikuasai Ferdy Sambo.
Kamaruddin Simanjuntak meminta PPATK untuk turut memeriksa rekening bank ‘gendut’ milik seseorang yang tidak disebutnya.
“Termasuk rek di B** yang atas nama tidak bicara itu. Ada orang yang tidak bisa bicara, tetapi diduga punya rekening gendut di Bank tersebut,” kata Kamaruddin Simanjuntak.***
