Network
DESKJABAR - Irjen Pol Ferdy Sambo terancam dipecat dari kepolisian. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengisyaratkan agar Polri segera melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.
Disebutkan sanksi pemecatan harus diberlakukan kepada tersangka Ir. Ferdy Sambu terkait kasus pembunuhan Brigadir J.
Seperti diberitakan sebelumnya Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam hubungan dengan kematian Brigadir Norfiansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.
Brigadir J tewas dengan luka tembak dan luka di beberapa bagian tubuhnya.
Baca Juga: Kompolnas Desak Polri Segera Pecat Irjen Pol Ferdy Sambo, KPK Selidiki Kasus Amplop ‘Titipan Bapak’
Dalam kaitan pembunuhan itu Ferdy Sambo disangkakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, atau kurungan penjara seumur hidup.
Komisioner Kompolnas , Poengky Indarti mengatakan kepada wartawan, bahwa Kompolnas mendorong sidang kode etik Ferdy Sambo segera dilaksanakan.
"Agar yang bersangkutan dapat segera diputuskan PTDH atau pecat," ujanya, Kamis 18 Agustus 2022.
Kompolnas, tambah Poengky, tentu bisa merekomendasikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar anggota atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran ditidak sesuai aturan.
Baca Juga: Waktu Pelaksanaan SLB 2022: Apa Itu Survei Lingkungan Belajar, Berikut Cara Loginnya
"Anggota atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau pun pidana dapat ditindak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Disebutkannya, Kompolnas akan hadir pada saat sidang kode etik tersebut digelar.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kompolnas menyambut baik penetapan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Sementara itu, anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim menyatakan dukungannya dan mengapresiasi keterbukaan Polri dalam rangkaian proses penyelidikan hingga penyidikan kematian Brigadir J.
"Kita patut apresiasi yang telah sampaikan oleh Pak Kapolri. Dalang kematian Brigadir J telah terang," katanya, Rabu 10 Agustus 2022.
ia menyebutkan, pihaknya sudah meminta Polri untuk transparan.***
