2023 Tekanan Ekonomi Lebih Kompleks, DPR dan Pemerintah Diharapkan Tambah Alokasi Perlindungan Sosial

- 20 Mei 2022, 18:30 WIB
DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat /Dok DPR RI

Baca Juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Bertindak Cepat Atasi PMK, Demi Kelancaran Pasokan Idul Adha

Sementara itu, Pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa Indonesia sudah tidak bisa lagi mengandalkan pemasukan dari sektor pertambangan di tengah kondisi ketidakpastian global.

Saat ini, dunia fokus pada persoalan energi dan pangan. Hal itu menjadikan penerimaan negara menjadi tidak selapang sebelumnya.

"Ini artinya APBN kita, kelihatannya, fiskalnya itu sempit. Penerimaannya sempit. Tapi belanja itu akan tinggi," tegasnya.

Uchok juga menyarankan agar menghentikan pembangunan yang tidak begitu krusial. Sebaliknya, negara harus fokus pada belanja gaji pegawai dan membiayai program untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: APBN 2022 Naik Pengaruh Subsidi Energi, Banggar DPR Setuju Menjadi Rp 3.106 Triliun

"Pembangunan yang tidak penting disetop dulu. Sekarang negara itu adalah bagaimana fokus untuk gaji pegawai sama untuk program atau proyek pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, UMKM," tegasnya.

Uchok juga menyatakan hal itu penting dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial. "Iya jadi harus ditelusuri dulu anggaran-anggaran yang tidak penting, nanti sisanya untuk subsidi energi dan gaji pegawai. Mengapa harus disubsidi? Karena rakyatnya jangan anarkis," tandasnya. ***

Halaman:

Editor: Dendi Sundayana

Sumber: DPR RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x