Network
“Para pakar itu ikut memilih dan membahas kata-kata yang paling tepat dan banyak sekali pilihan yang diusulkan itu ada 80-an lebih. Tapi kemudian dipilihlah nama Nusantara, tanpa kata Jaya," ungkap Suharso.
Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia menilai, pemerintah memiliki pertimbangan matang dalam memutuskan nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara.
"Kami menilai sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis, dan filosofis yang nanti ada penjelasan dalam RUU ini kenapa disebut Nusantara," kata Doli.
- PKS, Satu-satunya fraksi yang menolak RUU IKN
Dalam raker Pansus RUU IKN, ternyata tidak semua fraksi di DPR menyetujui RUU IKN. Satu-satunya fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menolak RUU tentang IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," ujar anggota Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat.
Baca Juga: FAKTA VIDEO VIDEO VIRAL Belatung di Kemaluan Wanita, Nomor 2 Aneh dan Cukup Mengejutkan
Menurutnya, alasan penolakan adalah karena PKS menilai rencana pemindahan ibu kota baru pada semester awal 2024 terlalu terburu-buru di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Suryadi menilai proses pemindahan ibu kota baru membutuhkan waktu lama. Terutama untuk membangun sejumlah fasilitas dasar seperti sumber daya air, jalan, jembatan, hingga pemukiman.
Pembiayaan ibu kota baru setidaknya akan memakai APBN hingga lebih dari Rp90 triliun. Kondisi itu menurut dia tidak memungkinkan sebab ekonomi negara tengah lesu akibat pandemi.
