Network
“Saya mendesak agar ada konsekuensi hukum atas dugaan mark up yang dilakukan manajemen Garuda di era-era sebelumnya. Karena itu BPK harus melakukan audit investigasi secara independen dan profesional untuk menemukan masalah yang melilit Garuda” ujar Amin.
Konsekuensi hukum
Konsekuensi hukum terhadap manajemen lama harus ditegakkan karena akibat moral hazard yang dilakukan sangat merugikan negara dan membuat Garuda sebagai maskapai kebanggaan nasional didera masalah seperti sekarang.
Harus ada efek jera terhadap manajemen BUMN-BUMN lain di masa lalu dan juga menjadi peringatan bagi manajemen BUMN di masa yang akan datang.
Baca Juga: Euro 2021, Sebanyak 2.500 Tamu VIP UEFA Melenggang Masuk Inggris Tanpa Karantina
Selain manajemen lama Garuda, sanksi juga harus diberlakukan kepada Akuntan Publik jika terbukti telah bermain mata atau melanggar kode etik dalam proses audit. Termasuk sanksinya dimasukkan dalam daftar hitam auditor bermasalah.
Sementara itu, terkait restrukturisasi dan regenosiasi, manajemen Garuda saat ini memang berhasil menegosisasi biaya sewa sebesar 30%-nya sehingga ada penghematan 11 juta dolar per bulan, namun itu belum cukup.
Negosiasi juga perlu dilakukan terkait jumlah pesawat yang disewa, dari jumlah 142 pesawat yang ada, dengan kondisi market size atau kapasitas penumpang saat ini hanya diperlukan 41 pesawat saja.
Perampingan jumlah pesawat sangat mendesak agar Garuda tidak terus menerus dibebani utang akibat biaya sewa maupun denda yang harus dibayarkan.
Amin pun menyarankan agar perampingan tetap dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan meski market size sudah mulai normal, agar Garuda memperoleh windfall dari efisiensi yang dilakukan untuk memulihkan kondisi keuangannya.***
