Network
DESKJABAR – PT Garuda Indonesia harus melakukan negoisasi ulang terkait jumlah pesawat yang di sewa. Sebab, dari jumlah 142 pesawat yang ada, dengan kondisi market size atau kapasitas penumpang saat ini, hanya diperlukan 41 pesawat saja.
“Harus ada renegosiasi. Ini kan konyol karena Garuda harus berdarah-darah untuk membiayai 101 pesawat yang sebetulnya tidak dibutuhkan, baik biaya sewa maupun perawatannya,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, dalam rilisnya Rabu 23 Juni 2021.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat dalam penyelamatan PT Garuda Indonesia agar tidak terperosok lebih dalam. Dua langkah yang harus segera dilakukan adalah audit investigasi dan restrukturisasi utang melalui renegosiasi dengan lessor atau perusahaan yang menyewakan pesawat.
Baca Juga: Waspada, Lonjakan Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Sudah di Atas 100 Persen
Utang perseroan, kata Amin, yang kini mencapai Rp 70 triliun dan diperkirakan bertambah Rp 1 triliun setiap bulannya, akan membuat Garuda Indonesia sulit bertahan jika strategi penyelamatannya dibiarkan berlarut-larut.
“Menteri Erick Thohir harus bergerak cepat dan tidak ragu membentuk tim restruktururisasi andal dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi Garuda,” tegasnya.
Utang jumbo yang melilit Garuda Indonesia diduga kuat akibat mark up, baik harga maupun jumlah pesawat dalam proses pengadaan armada pesawat di maskapai pelat merah tersebut.
Seperti dituturkan Direksi Garuda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Senin 21 Juni 2021, biaya sewa pesawat Garuda itu dua kali lebih mahal dari biaya standarnya.
Baca Juga: Warung Kabut, Ciwidey, Sering Menjadi Persinggahan Menuju Naringgul dan Cikadu, Cianjur
