Network
DESKJABAR- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah harus menjamin ketersediaan pupuk bagi petani sebelum musim tanam tiba. Sebab selama ini pupuk langka selalu menjadi permasalahan yang tak pernah berakhir bagi petani.
Dedi Mulyadi mengatakan ada beberapa permasalah klasik yang terjadi di lapangan. Salah satunya tidak semua petani yang memiliki Kartu Tani melek akan teknologi. Belum lagi jaringan digital yang belum memadai.
“Terus di lapangan yang punya sawah meninggal, anaknya tidak bisa menerima subsidi. Kemudian jenis pupuk yang disediakan tidak sesuai dengan aspek yang menjadi kebutuhan di lapangan. Contoh waktu kunjungan kita di Aceh akhirnya produktivitas menurun dan beli pupuk non subsidi buatan Jerman,” ujar Dedi saat memimpin Rapat Panja Pupuk Subsidi dan Kartu Tani di DPR, Senin 5 April 2021.
Baca Juga: DUKA FLORES TIMUR: Basarnas Nyatakan 69 Meninggal Diperkirakan Masih Bisa Bertambah
Baca Juga: Usaha Pembudidaya Ikan Milenial Dikembangkan di Jawa Barat, Ini Jenis-jenis yang Diusahakan
Ia juga mempertanyakan pemerintah yang menyebutkan jumlah gabah kering giling melimpah bahkan surplus hingga 2 juta ton. Pemerintah harus menjelaskan di mana keberadaan barang tersebut apakah di Bulog, masih di penggilingan padi atau sudah sampai ke rumah warga.
“Pertanyaan saya hanya satu, padi itu ada di mana. Apakah berasnya ada di bulog, apakah di penggilingan padi, atau berasnya ada di rumah warga. Kalau pakai logika seperti itu, jumlah itu tidak berarti semua di pasar, tidak berarti semuanya tersedia untuk dikonsumsi pihak lain. Bisa jadi jumlah itu sebagian disimpan di rumah penduduk yang tidak menjual langsung,” ujarnya.
BPS, kata Dedi, juga harus melakukan penghitungan yang cermat mengenai permasalahan tersebut. Sebab data yang dipukul rata tanpa melihat keberagaman wilayah tanam.
Baca Juga: NTT Berduka: 63 Meninggal dan Masih Banyak yang Belum Ditemukan Akibat Banjir Bandang Flores
Baca Juga: KPK Belum Menahan Aa Umbara, Benny K Harman: 'Kalau Dipanggil Lagi Tak Datang, Ciduk aja'
Dedi mencontohkan, hasil panen di wilayah utara Jawa Barat tentu akan berbeda dengan di tengah dan selatan. “Saya ingin ada kecermatan penghitungan walaupun itu data BPS 5 ton gabah kering saya ragu. Karena daerah utara iya (bisa 5 ton), tapi daerah tengah dan pegunungan itu hanya 2,5 ton sudah hebat. Ini fakta-fakta sehingga penghitungan kita harus tepat dan cermat,” ucapnya.
Politisi Golkar ini berharap Panja bisa mencari solusi dari pengelolaan pupuk bersubsidi. Salah satu sedang dibahas adalah petani yang bisa mendapat subsidi adalah mereka pemilik lahan di bawah 1 hektare.
Hal tersebut menurut Dedi harus dipertimbangkan karena petani pemilik lahan di Jawa dan luar Jawa sangat berbeda. Petani pemilik lahan 1 hektare di Jawa masih bisa dibilang mapan, sementara di luar Jawa memiliki 2 hektare lahan pertanian belum tentu mapan.
“Arah kita tidak boleh ada lagi keterlambatan pupuk lagi di musim tanam berikutnya. Apapun namanya, apapun jenisnya, yang penting petani menanam pupuk ada,” ujar Dedi Mulyadi.***
