DESKJABAR - Presiden RI Joko Widodo menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)menggantikan Mahfud Md setelah mundur dari jabatannya.
Penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat. Tito akan menjabat hingga Presiden menunjuk Menko Polhukam definitif.
Dikutip dari Antara, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi Plt. Menko Polhukam.
"Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya, selain juga ada beberapa menteri lain. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Plt. Menko Polhukam," ujar Ari di Jakarta, Jumat.
Menurut ari, faktor penunjukan Tito telah dipertimbangkan berdasarkan aspek profesionalitas mengingat rekam jejaknya yang panjang di bidang politik dan keamanan.
Mantan Kapolri yang dilantik sebagai Mendagri pada 23 Oktober 2019, juga disebutnya mampu bekerja sama dengan institusi-institusi di luar pemerintahan.
Baca Juga: Sikap Bijak Erick Thohir, Hargai Keputusan Mundur Mahfud MD
Tidak Berpengaruh
Ari meyakinkan bahwa penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri maupun Kemenko Polhukam.
"Tidak (berpengaruh) saya kira. Sistem pemerintahan kita kan berjalan dengan baik ya," lanjut Ari.
Selain itu kata Ari, dalam menjalankan tugas Tito akan dibantu oleh deputi-deputi Kemenko Polhukam sehingga tidak akan ada kesulitan untuk menjalankan fungsinya.
"Dibantu dengan sistem pendukung yang baik, Pak Tito akan mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun dan dijalankan sebelumnya oleh Pak Mahfud Md selaku Menko Polhukam sebelumnya," tuturnya.
Ia pun mengatakan bahwa perubahan dinamika kepemimpinan di Kemenko Polhukam tidak akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Saya kira tidak ada kekhawatiran mengenai penyelenggaraan pemilu. Semua proses sudah berjalan dengan baik. Ada institusi penyelenggara pemilu, Kementerian Dalam Negeri sudah bekerja dan berjalan dengan baik. Kemenko Polhukam juga selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik," kata Ari Dwipayana.***