DESKJABAR – Mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang memasuki level status keadaan darurat di Indonesia, membuat para peternak kebingunagan.
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini mewabah di tanah air, membuat para peternak kebingungan cara mengatasinya.
Wabah penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada saat ini, masuk ke dalam status keadaan darurat tertentu, membuat para peternak khawatir dan kebingungan.
Baca Juga: REWARD 4 SKIN M1887 GRATIS, Kode Redeem FF Free Fire 6 Juli 2022 Garena, Hadiah Lainnya Banyak!
Status tersebut, menyusul ditetapkannya oleh Pemerintah pada 1 Juli 2022 melalui Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022.
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah menyebar di 22 provinsi dengan ribuan hewan ternak yang telah terinfeksi.
Ribuan hewan ternak di 22 provinsi di Indonesia telah terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Dilansir Deskjabar.com dari pikiran-rakyat.com pada 1 Juli 2022, jumlah kasus aktif sebanyak 233.370 yang tersebar di 246 wilayah kabupaten/kota di 22 provinsi.
Baca Juga: Jadwal 14 Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2022 Rabu 6 Juli Hari Ini, di Mana Nonton?
Sementara menurut data dari Satuan Tugas Penanganan PMK, jumlah total kasus meliputi 312.053 ekor hewan ternak yang sakit, 73.119 dinyatakan sembuh, 3.839 dipotong bersyarat dan 1.726 mati akibat penyakit PMK.
Berkaitan dengan hal itu, pemerintah bergerak dengan berusaha menyembuhkan hewan ternak dari PMK melalui penanganan berbagai macam cara medis.
Sementara informasi yang disampaikan Ketua Himpunan Peternak Domba-Kambing Indonesia (HPDKI) Lampung, Budi Yuhanda, bantuan obat-obtan untuk penanganan penyakit PMK yang diberikan pemerintah masih kurang.
Baca Juga: Hari Ini di Bulan Dzulhijjah Sebaiknya Memperbanyak Membaca 3 Amalan Dzikir Ini, Mengandung Kebaikan
Jujur di Lampung kata Budi Yuhanda menjelaskan, masih kekurangan obat untuk ternak yang terjangkit PMK dan banyak peternak yang mengeluh.
"Ketersediaan obat-obatan tidak sebanding dengan jumlah hewan ternak yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)," ujarnya.
"Karena sampai saat ini belum dianggarkan dan hanya unit pelaksana teknis yang diberi alokasi untuk pengadaan obat, jadi kami bingung meanganinya," pungkasnya.