DESKJABAR - Tahun depan, tekanan ekonomi akan jauh lebih kompleks, misalnya adanya kenaikan tingkat suku bunga, sektor-sektor yang belum pulih akibat pandemi, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.
Untuk itu, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira meminta DPR dan pemerintah menambah alokasi perlindungan sosial.
Apalagi, Ketua DPR-RI Puan Maharani menuturkan DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Bhima, dengan tekanan seperti ini, pemerintah diminta bijak dalam mengelola anggaran.
“Dibanding fokus pada pembangunan IKN, lebih baik menambah anggaran perlindungan sosial. Apalagi indonesia ini salah satu negara di ASEAN yang anggaran perlindungan sosial terhadap PDB relatif kecil,” tutur Bhima.
Pemerintah pada tahun depan sumbangsih APBN untuk dana perlindungan sosial (Parlinsos) tahun depan maksimal sebesar Rp349 triliun. Angka itu turun dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp427,5 triliun.
“Tentunya melihat dari inflasi makro RAPBN 2023 inflasi masih berkisar 4%, tentunya tahun depan masih ada tekanan stabilitas harga pangan dan energi. juga asumsi minyak mentah 80-100 dollar per barrel artinya masih ada resiko tekanan daya beli bagi masyarakat menengah bawah, dan ini harusnya ini direspon dengan penambahan dari anggaran perlindungan sosial,” Kata Bhima, Jumat, 20 Mei 2022.
Sebelumnya, Puan Maharani menuturkan, DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR, Jumat, 20 Mei 2022.
Baca Juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Bertindak Cepat Atasi PMK, Demi Kelancaran Pasokan Idul Adha
Sementara itu, Pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa Indonesia sudah tidak bisa lagi mengandalkan pemasukan dari sektor pertambangan di tengah kondisi ketidakpastian global.
Saat ini, dunia fokus pada persoalan energi dan pangan. Hal itu menjadikan penerimaan negara menjadi tidak selapang sebelumnya.
"Ini artinya APBN kita, kelihatannya, fiskalnya itu sempit. Penerimaannya sempit. Tapi belanja itu akan tinggi," tegasnya.
Uchok juga menyarankan agar menghentikan pembangunan yang tidak begitu krusial. Sebaliknya, negara harus fokus pada belanja gaji pegawai dan membiayai program untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: APBN 2022 Naik Pengaruh Subsidi Energi, Banggar DPR Setuju Menjadi Rp 3.106 Triliun
"Pembangunan yang tidak penting disetop dulu. Sekarang negara itu adalah bagaimana fokus untuk gaji pegawai sama untuk program atau proyek pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, UMKM," tegasnya.
Uchok juga menyatakan hal itu penting dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial. "Iya jadi harus ditelusuri dulu anggaran-anggaran yang tidak penting, nanti sisanya untuk subsidi energi dan gaji pegawai. Mengapa harus disubsidi? Karena rakyatnya jangan anarkis," tandasnya. ***