demo 11 april 2022 tentang apa
tujuan demo 11 april 2022
ade armando babak belu di keroyok masa saat pantau demo 11 april di dep
DESKJABAR- Demo 11 April 2022 tentang apa, dan apa tujuan demo 11 April 2022 yang menjadi penyebabnya membuat ribuan mahasiswa melakukan aksi unjukrasa pada Senin 11 April 2022.
Demo 11 April 2022 tentang beberapa permasalahan yang setidaknya ada enam point yang mahasiswa ajukan, sehingga tujuan demo 11 April 2022 agar pemerintah merespon aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI ini.
Berikut kami akan paparkan mengenai demo 11 April 2022 tentang apa dan tujuan demo 11 April 2022 hingga bisa menggerakan beberapa orang dan terjadi korban Ade Armando yang babak belur dikeroyok masa saat pantau demo 11 April di depan DPR RI.
Sebenarnya tuntuta demo 11 April 2022 dipicu oleh adanya orang dilingkaran Jokowi untuk mewacanakan adanya presiden 3 periode.
Kemudian ada tentang penundaan pemilu yang terus digembor gemborkan dengan berbagai alasan sehingga mahasiswa marah dan melakukan aksi demo.
Inilah selengkapnya isi tuntutan dari demo mahasiswa 11 April 2022
1. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
2. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi.
3. Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Baca Juga: Kode Redeem FF 12 April 2022, Terbaru 1 Menit yang Lalu Dapatkan M1887 One Punch Man
4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik Agraria.
6. Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Dari enam tuntutan itu mahasiswa berharap untuk segera pemerintah memenuhi tuntutan tersebut. Sehingga tujuan dari pada demo 11 April 2022 agar memberikan warning kepada pemerintah dan melaksanakan apa yang jadi tuntutannya.
Jokowi sendiri sehari sebelum demo mahasiswa digelar melakukan rapat dengan para kepala daerah dan dalam rapat itu dijelaskan tidak ada penundaan pemilu.
Presiden dalam memimpin rapat Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada Minggu 10 April 2024.
Rapat itu dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.
Lalu Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpan RB, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Jokowi menyebutkan bahwa dirinya sudah menjelaskan bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024.
Menurutnya perlu dijelaskan jangan sampai muncul spekulasi, pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu.
"Spekualsi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," ujar Jokowi dalam akun youtube Sekretariat Presiden.
Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya.
Dan, dijelaskan sekalian bawa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara.
Yang kedua, 12 April nanti KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024.
Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang.
Kemudian yang ketiga, ini agar segera dikejar juga, penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024.
Ini agar, saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan lebih detail lagi dan sehingga regulasi yang ada, yang disusun, ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan.
Yang keempat, yang ini juga segera harus diputuskan mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024.
Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp33,8 triliun.
Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD, dan dipersiapkan secara bertahap.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Kota Cimahi dan KBB Selasa, 12 April 2022 Lengkap dengan Persyaratan
Yang kelima, kita juga harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, disiapkan.
Karena ada 7 gubernur, ada 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi.
"Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik," katanya.
Jokowi meminta menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.
Oleh sebab itu, minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan.
Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA.
"Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," katanya.***