DESKJABAR- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sempat membuat kagum atas pemaparannya begitu konprehensif saat menjelaskan program strategis di depan DPR RI, Senin 5 April 2022.
Moeldoko yang bergelar doktor dari Universitas Indonesia tersebut begitu membuat terang benderang terhadap masalah yang ditanyakan oleh anggota Komisi II DPR RI.
Moeldoko sebut beberapa program strategis yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) yang selama tahun 2021.
Baca Juga: KASUS TANGMO NIDA TERBARU, GATICK TAKLUK, Polisi Memburu Orang Hebat Pemandu Keterangan Palsu
"KSP mendapatkan alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp100,4 miliar, adapun realisasi anggaran sebesar 97,01 persen atau Rp97,47 miliar," kata mantan Panglima TNI dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dikutip DeskJabar.com dari Antara, Selasa 5 April 2022.
Moeldoko menjelaskan anggaran itu digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi 39 program prioritas nasional, pengelolaan sembilan strategi komunikasi politik.
Lalu pengelolaan 20 bidang diseminasi informasi, serta pengelolaan 240 isu strategis.
KSP melaksanakan pengawasan dan evaluasi untuk sejumlah program prioritas nasional, di antaranya peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu.
Nilai tambah produk kelautan dan perikanan, peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha, peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, serta wisata alam yang didukung penguatan rantai pasok.
Selain itu, Moeldoko menambahkan ada program peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
Selanjutnya reformasi agraria, pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, peningkatan kapasitas bandara, penguatan implementasi manajemen aparatur sipil negara (ASN), dan transformasi pelayanan publik.
Baca Juga: Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2022, Selasa 5 April 2022 untuk Kabupaten Karawang dan Sekitarnya
Dijelaskan Moeldoko, terkait strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi, KSP membagi penyusunan strategi komunikasi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan.
Lalu monitoring pemetaan isu dan aktor strategis, serta bincang media baik lokal maupun nasional, pelaksanaan komunikasi politik untuk menampung aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta penyusunan konten diseminasi informasi.
Selain bersama KSP, dalam rapat kerja tersebut juga diikuti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021.***