DESKJABAR – Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan bahwa peran pemerintah salah satunya adalah menjaga stabilitas politik Indonesia.
Sebab menurut Mardani, jika stabilitas politik tidak ijaga akan seulit bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang memadai.
‘’Peran pemerintah menjaga stabilitas politik di Indonesia,’’ tulis Mardani Ali Sera melalui akun Twitter @MardaniAliSera pada Minggu, 7 Maret 2021.
Baca Juga: M Ade Afriandi : Kekompakan Menjadi Kunci Sukses Tugas Satpol PP
‘’Karena akan sulit melakukan pembangunan secara memadai jka tidak didukung stabilitas politik dan keamanan yang baik,’’ ucap Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani , kompetisi antar partai politik harus dikelola dengan matang.
‘’Kompetisi antar parpol2 mesti dikelola dengan matang,’’ tutur Mardani.
Mardani Ali Sera juga menjelaskan kalau kader diberikan hak otonomi agar output dalam kontestasinya bagus.
Pernyataan anggota DPR dari PKS Dapil DKI Jakarta itu, menggapi pernyataan pakar politik dari LIPI, Siti Zuhro pada acara diskusi secara virtual, Sabtu, 6 Maret 2021.
Dalam diskusi tersebut, Siti Zuhro dengan tegas mengatakan, KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) tergolong tidak lazim, karena tidak mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Baca Juga: PENDAFTARAN Kartu Prakerja Gelombang 13 Segera Ditutup, Cek Info dan Segera Klik Tombol Gabung
Selain itu, Moeldoko selaku Ketua Umum terpilih dalam KLB juga bukan merupakan kader Demokrat.
"KLB telah menafikan etika, norma dan menjungkirbalikan peraturan partai," katanya, seperti dikutip dari Galamedia News.
Bahkan Siti Zuhro menyatakan bahwa manuver Moeldoko dari Kongres Luar Biasa (KLB) hingga ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak etis. Bahkan kalangan awam pun memiliki asumsi seperti itu.
Lebih parah lagi, menurutnya, Moeldoko merupakan Kepala Staf Presiden yang notabene pejabat tinggi negara di lingkungan Istana Kepresidenan.
"Ini dilarang keras. Tidak perlu belajar untuk jadi sarjana politik, yang seperti itu sudah tidak etis, jangan dilakukan," ujar Siti Zuhro.
Baca Juga: WASPADA Dengan 5 LINK PALSU Pendaftaran Kartu Prakerja, Yang Resmi Hanya di Situs PRAKERJA GO ID
Menurutnya, pemerintah mesti mewaspadai potensi goncangan politik usai kisruh Partai demokrat. Potensi goncangan politik itu sendiri mestinya tidak ada jika pemerintah tidak mengelola stabilitas politik dengan baik.***