Network
DESKJABAR - Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi, menyebutkan ada penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia per Rabu, sehingga totalnya saat ini menjadi enam orang.
"Pasien Covid-19 yang meninggal dunia tersebut merupakan seorang pria berusia 57 tahun, warga Kecamatan Cisaat," kata perwakilan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi Eneng Yulia, dikutip Antara, Rabu, 28 Oktober 2020.
Sebelumnya atau pada Selasa, (27/10) satu pasien Covid-19 meninggal dunia, sehingga dalam dua hari terakhir kasus kematian akibat terinfeksi virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China tersebut bertambah dua orang.
Menurutnya, selain pasien Covid-19 yang meninggal dunia pada Rabu, satu pasien probable yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit rujukan yakni seorang perempuan berusia 24 tahun warga Kecamatan Cisaat.
Di sisi lain, dari data terbaru kasus Covid-19 di Kabupaten Sukabumi bertambah 25 orang mereka tersebar di beberapa kecamatan seperti Cisolok, Sukaraja, Sagaranten, Sukalarang, Warungkiara, Gunungguruh, Parakansalak, Cibadak dan Cisaat.
Kemudian untuk pasien yang sembuh bertambah delapan orang, mereka tersebar di Kecamatan Cikembar, Caringin, Cicurug dan Simpenan. Untuk pasien baru Covid-19 sudah menjalani isolasi mandiri maupun di rumah sakit.
Eneng menambahkan untuk total kasus Covid-19 di Kabupaten Sukabumi hingga Rabu, 28 Oktober 2020, berjumlah 525 orang, 457 sembuh, isolasi mandiri 20 orang, 42 orang menjalani isolasi di rumah sakit dan meninggal dunia sebanyak enam orang.
Baca Juga: Jawa Barat Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan di Tempat-tempat Wisata
Baca Juga: Di Peta Zonasi Risiko Covid-19, Tersisa Satu Daerah di Jawa Barat yang Masuk Zona Merah
Baca Juga: Hari Pertama Libur Panjang Cuti Bersama, Tingkat Hunian Hotel di Cianjur Meningkat Tajam
Vaksin
Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Transnational Institute mendesak agar industri farmasi di tingkat global termasuk di Indonesia agar jangan sampai didorong ke arah privatisasi di tengah kondisi pandemi COVID-19.
"Sistem kesehatan publik telah dilemahkan oleh meningkatnya privatisasi kesehatan sebagaimana jasa outsourcing untuk melayani negara," kata Juru Bicara Transnational Institute Monica Vargas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mendesak komunitas internasional termasuk PBB untuk dapat meningkatkan proteksi terhadap hak warga negara terhadap kesehatan dari marketisasi atau komersialisasi dari layanan kesehatan publik di berbagai negara.
Selain itu, lanjutnya, penting pula agar ditemukan adanya mekanisme dan sarana yang efektif bagi sistem kesehatan dan pengobatan di seluruh negara di dunia untuk mengatas persoalan terkait COVID-19.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19 akan dilakukan secara aman dan efektif sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Kalau aman itu vaksin harus sudah ikuti tahap uji klinis yang benar. Ini penting untuk memberi keyakinan ke masyarakat,” katanya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (27/10).
Sri Mulyani mengatakan pengadaan vaksin secara aman berarti semua aspek yang bersifat ilmiah akan tetap dipenuhi sesuai standar yang sudah dilakukan atau diadopsi secara internasional. ***
