Network
Selama lima tahun ini kata Akhmad Juhana, guru belum merasakan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang menguntungkan bagi kepentingan guru.
Justru sebaliknya, banyak kebijakan yang malah memberatkan pihak guru terutama guru guru di daerah. Padahal jika melihat hubungan antara PB PGRI dengan pemerintah pusat sangat baik.
"Hubungan Ketua PGRI sekarang ini dengan pemerintah pusat sangat baik, itu dibuktikan dengan hadirnya Presiden dalam setiap kegiatan PGRI," kata Akhmad Juhana.
Baca Juga: Di Balik Rahasia Guru Sepuh Hadiri Reuni Akbar Lintas Angkatan SDN Bandung Kulon, Ini Tipsnya
Hanya saja, hubungan baik antara ketua PB PGRI dengan pemerintah pusat tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh guru di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.
Makanya harus ada daya dongkrak yang kuat dari PB PGRI dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar ada keberpihakan kepada guru.
"Kami PGRI Kabupaten Tasikmalaya menyakini kalau ketua umum mampu melakukan konsolidasi yang baik di dalam tubuh PGRI. Hanya saja butuh strategi yang baik dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat," tegas Akhmad Juhana.
Komunikasi
Selama ini PGRI sudah sering melakukan komunikasi dengan Menteri Pendidikan terkait dengan kepentingan guru. Hanya saja apa yang menjadi kepentingan guru belum bisa direspon oleh pihak kementerian Pendidikan.
Akhmad Juhana memberikan contoh bagaimana pola komunikasi yang dibangun PGRI Kabupaten Tasikmalaya dengan pemerintah daerah.
Baca Juga: Ketua PGRI Jabar Didorong Para Guru di Tasikmalaya Jadi Anggota DPD RI Pada Pemilu 2024
