Network
DESKJABAR - Saat ini bangsa Indonesia akan menyambut pesta demokrasi, Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan.
Para calon legislatif dan elit partai politik sudah bersiap-siap sejak jauh-jauh hari untuk bertarung pada kontestasi pemilu 2024 ini.
Mulai dari door to door ke warga, hingga pemasangan spanduk baliho sebagai perkenalan atau mensosialisasikan dirinya (sebagai calon legislatif) kepada warga.
Koodinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Sumedang Luli Rusly, S.E mengatakan ada aturan untuk para partai politik termasuk caleg dalam masa sosialisasi ini.
Pada masa sosialisasi ini, kata Luli, caleg dan elit parpol hanya diperkenankan sebatas sosialisasi, tidak dulu mengarah kepada kampanye yang sifatnya 'mengajak' untuk memilih, baik itu melalui spanduk, baligo, di media sosial ataupun di media cetak dan elektronik.
"Tapi pada kenyataanya masih banyak yang melanggar. Banyak APS (alat peraga sosialisasi) yang berprilaku APK (alat peraga kampanye)," kata Luli Rusly mengeluhkannya kepada wartawan saat ditemui dikantornya, Selasa, 7 November 2023.
Berdasarkan hasil operasinya, kata dia, ditemukan lebih dari 1.000 pelanggaran di 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
