Network
DESKJABAR - Koalisi People Power Indonesia hendak melakukan aksi damai pada Jumat 7 Juni 2023 di Gedung DPRD Jabar. Informasi tersebut telah menyebar ramai dibicarakan bahkan sudah sampai ke temen temen awak media.
People Power itu sendiri lebih diistilahkan untuk menggalang kekuatan rakyat untuk menentang pemerintahan yang sah.
Wakil Rektor Universitas Pasundan, Muhammad Budiana memberikan pandangannya terhadap istilah people power yang tengah ramai, terlebih telah adanya seruan dari masyarakat yang mengatasnamakan koalisi people power Indonesia.
Baca Juga: Pemkot Bandung Ultimatum Kosongkan Kebon Binatang, Pengelola Melawan dan Menggugat ke PN Bandung
Menurut Budiana, people power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
"Yang saya maksudkan, dalam konteks masyarakat sedang dipimpin terutama ketika kondisi masyarakat yang sedang ada dalam pola kepemimpinan yang tidak demokratis atau totaliter, sehingga mengakibatkan banyak hak rakyat/warga yang tak diperhatikan," ujarnya saat dihubungi, Kamis 6 Juni 2023.
Apalagi, lanjutnya, bila berada pada rezim yang tengah berkuasa melakukan tindakan represif terhadap kehidupan masyarakatnya.
"Saya kira wajah kepemimpinan seperti itu harus terpaksa dihadapi oleh sebuah gerakan kekuatan masyarakat (people power). Tapi, alasan apa untuk people power sekarang? Apakah rezim sekarang totaliter atau tak demokratis? Saya kira (rezim) sekarang sangat demokratis," ucapnya.
Berkaca pada era orde baru, katanya, warga atau aktivis mengkritisi orba justru dilakukan tindakan yang cenderung melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, era saat ini orang bisa dengan bebas mengkritik, termasuk anggota DPR atau parlemen, semisal Fahri Hamzah atau Fadli Zon.
Baca Juga: 6 Dampak yang Terjadi Bagi Tubuh Apabila Malas Bergerak, Picu Penurunan Kondisi Kardiovaskular
