Network
Aa Maung juga mengatakan bahwa pola pikir masyarakat saat ini menganggap sekolah favorit masih ada.
Sebab mereka melihat sekolah tersebut lebih bagus dari segi pelayanannya, sarana prasarana dan infrastrukturnya.
“Jadi, 2014 sampai sekarang, pemerintah belum mampu menyetarakan fasilitas, sarana prasarana, infrastruktur yang ada di Jabar,” ujarnya.
Aa Maung juga menduga bahwa, belum meratanya tiga aspek itu karena berkaitan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah.
Alhasil pemerintah kesulitan untuk menyetarakan pendidikan SMA sederajat di Jabar. Oleh karena itu, Aa Maung menyimpulkan, sejak awal sistem zonasi diterapkan selalu saja ada masalah.
Menurut Aa Maung, bagaimana pun sistem PPDB jika diutak-atik akan muncul banyak masalah.
"Termasuk paradigma anggapan orangtua pasti selama ini tidak transparan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Disdik Jabar Wahyu Mijaya mengatakan, Pemprov Jabar menyediakan 300 ribu kuota secara keseluruhan untuk SMA, SMK dan SLB pada PPDB 2023.
300 ribu kuota ini disediakan untuk tahap pertama afirmasi dan tahap kedua zonasi. Tahap afirmasi sendiri dilaksanakan pada 6-10 Juni 2023. Sementara untuk tahap dua atau zonasi dimulai pada 26-30 Juni 2023.
