DESKJABAR – Pemerintah kota (Pemkot) Bogor, mewakili Trans Pakuan tandatangani nota kesepakatan kerjasama antara PT Transportasi Jakarta dengan Perumda Transportasi Pakuan, di Paseban Sri Bima Balai kota Bogor beberapa waktu lalu.
Nota kesepakatan yang ditandatangani Pemkot Bogor, terkait kerjasama peningkatan kapasitas manajemen Perumda Transportasi Pakuan kota Bogor dalam integrasi layanan dan penyelenggaraan angkutan umum massal Trans Pakuan.
Walikota Bogor, Bima Arya mewakili Pemerintah kota (Pemkot) Bogor, mengatakan bahwa kerjasama Trans Pakuan dan Trans Jakarta, menyambungkan layanan transportasi umum dari wilayah Bogor ke Jakarta begitu juga sebaliknya.
“Nota kesepakatan ini, bertujuan menyambungkan layanan Trans Pakuan dengan Trans Jakarta, sambil belajar best practices dari Jakarta. Dengan ada kerjasama ini, standar Trans Pakuan juga insya Allah akan naik,” ujar Bima Arya, sebagaimana dikutip DeskJabar.com dari Instagram @pemkotbogor.
Penandatanganan nota kesepakatan ini lanjut Bima, bagian dari strategi utama kota Bogor, untuk mengurai persoalan kemacetan. Pasalnya, selama sepuluh tahun terakhir ada kebijakan yang dilakukan untuk mengurai kemacetan di kota Bogor.
Adapun empat kebijakan yang dilakukan Pemerintah kota Bogor, untuk mengurai kemacetan diantaranya sebagai berikut :
Baca Juga: Kepemimpinan CxO Jadi Kunci Adopsi Cloud untuk Transformasi Digital.
1. Kebijakan re-distribusi fungsi
Kebijakan re-distribusi fungsi, yakni mengatur wilayah pelayanan agar tidak terkonsentrasi di pusat kota, salah satu diantaranya dengan memindahkan Balai kota Bogor ke wilayah Katulampa di Bogor Timur.
2. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan Infrastruktur atau akses jalan, Pemerintah kota Bogor telah membangun jalan R3, Jalan R2, Jalan BIRR, Jalan BORR, exit Tol, termasuk pelebaran jembatan Otista yang saat ini sedang dikerjakan.
3. Kebijakan Konversi
Kebijakan konversi atau memindahkan kebiasaan warga dari memakai kendaraan pribadi ke transportasi publik yang nyaman. Pemerintah kota (Pemkot) Bogor telah melakukan konversi angkot ke bus dan hadirnya Biskita.
“Kita telah melakukan konversi dari angkot ke Biskita,” sebut Bima Arya.
4. Kebijakan Integrasi
Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, lanjut Bima, adalah Integrasi. Penduduk kota Bogor saat ini ada 1 juta jiwa, dan Kabupaten Bogor ada 5 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang tinggi tidak bisa ditampik terdapat mobilitas orang yang padat di sekitar Jabodetabek.
“Ada 800 ribu orang Bogor yang memiliki mobilitas ke Jakarta setiap hari, dan bahkan setiap akhir pekan ada 400 ribu orang Jakarta yang datang atau berkunjung ke kota Bogor,”tandasnya.***