SUKSES dengan e-SAKIP, Sumedang Jadi Daerah Pertama di Jabar Terapkan Transaksi Nontunai di Pemerintahan Desa

“Bukan hanya sebatas pada output tapi bagaimana itu tersampaikan kepada masyarakat. Artinya ultimate goal -nya kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Wasis menambahkan, Pemkab Sumedang yang sudah sedemikian maju bahkan e-Office-nya sudah sampai ke pemerintahan desa. "Oleh karena itu, Transaksi Non Tunai ini kita harapkan dari Sumedang untuk Indonesia," katanya.

Fitur e-SAKIP

Sebelumnya, penerapan e-office atau e-SAKIP dalam pelayanan public di lingkungan Pemkab Sumedang mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari pemerintah pusat.

Bahkan tercatat sejumlah Pemda seperti Pemkot Kediri, Kabupaten Bogor, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Kaur tertarik untuk menerapkan model SPBE yang telah diterapkan di Pemkab Sumedang.

Tidak hanya kalangan pemerintahan daerah,Badan Pusat Statistik (BPS) pusat pun berencana melakukan integrasi data kemiskinan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan e SAKIP yang dikembangkan Pemkab Sumedang.

Baca Juga: DANA UGR Proyek Tol Getaci Sudah Siap, Giliran Desa Tegal Sumedang Terima UGR di Hotel di Kota Bandung

Hal ini sebagai upaya mendukung program pengentasan kemiskinan serta untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara BPS dengan Pemkab Sumedang dalam rangkaian Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, pada 30 Januari 2023.