Network
Launching bertempat di Aula Tampomas PPS, juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Samono.
Bupati menyebutkan bahwa penerapan transaksi nontunai di tingkat pemerintahan desa, selain praktif dan aman, cara ini juga bisa menghindari terjadinya penyimpangan.
"Ini tentunya akan mudah, praktis dan aman karena menggunakan digitalisasi. Mudah, cepat tidak usah datang lagi ke bank. Hemat waktu, energi dan biaya. Tentunya aman menghindari risiko uang dicuri dan hilang," ujar Dony Ahmad Munir.
Menurutnya, transaksi nontunai juga menghindari penyimpangan karena tidak ada pertemuan antara kedua belah pihak. "Uang langsung masuk ke rekening melalui transaksi non tunai. Ini ikhtiar bagaimana reformasi birokrasi di tingkat desa bisa berjalan dengan baik. Terutama tata kelola keuangan desa bisa lebih transparan, akuntabel dan tentunya terhindar dari penyimpangan yang terjadi," kata bupati
Menurtnya, hal tersebut melengkapi ikhtiar di tingkat desa dalam rangka membangun reformasi birokrasi di desa. "Membangun Reformasi Birokrasi dan Zona Intregritas dengan SAKIP Desa dan berbagai pelayanan online nya. Dan sekarang transaksi keuangannya pun digitalisasi," ujarnya.
Dony pun meyakini transaksi nontunai tingkat pemerintah desa akan berdampak kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat karena akan mempercepat pergerakan keuangan di desa. "Infonya dari BPKP, Transaksi Non Tunai Keuangan Tingkat Pemerintah Desa ini pertama di Jawa Barat dan mudah-mudahan jadi piloting," ujarnya.
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP Pusat Wasis Prabowo mengatakan bahwa BPKP mendapat amanah dari Presiden bagaimana BPKP berperan mengawal keberhasilan keuangan dan pembangunan.
