Network
DESKJABAR – Sukses dalam mengaplikasinya berbagai platform digital dalam pelayanan public melalui e-SAKIP, Pemkab Sumedang juga jadi kabupaten pertama di Jawa Barat yang akan menjalankan transaksi nontunai di tingkat pemerintahan desa.
Penerapan transaksi nontunai di tingkat pemerintahan desa, pada sisi lainnya juga akan semakin menekan peluang resiko uang hilang atau dicuri pada saat transaksi.
Baca Juga: SUMEDANG Dinilai Cocok Jadi IKN, Maukah ? Ini Prediksi Bakal Terjadi
Transaksi Nontunai di tungkat pemerintahan desa di wilayah Sumedang tersebut, baru saja dilaunching Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir pada Kamis 11 Mei 2025. Menurutnya, ransaksi nontunai akan meminimalkan atau menghindari terjadinya penyimpangan.
Pemkab Sumedang sendiri sebelumnya sudah sukses menerapkan e-office yakni berupa fitur e-SKIP yang membuat fitur ini menjadi contoh dan diaplikasikan di berbegai pemerintahan daerah di sejumlah daerah di Indonesia.
Penerapan e-SAKIP telah menjadikan Pemkab Sumedang sebagai pemerintahan daerah yang dinilai paling maju dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Transaksi Nontunai Pemerintahan Desa
Mengutip dari laman sumedangkab.go.id, pada Kamis 11 Mei 2023,Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir meluncurkan program Transaksi Non Tunai Tingkat Pemerintah Desa di Kabupaten Sumedang . Hal ini menjadikan Sumedang menjadi daerah pertama di Provinsi Jawa Barat.
